Eks Menteri Era SBY Sebut Upaya Moeldoko Cs Merupakan Bentuk Ketakutan Lahirnya Pemimpin Baru yang Taat Hukum dan Konstitusi
Kredit Foto: KSP
Moeldoko dan Kubu Demokrat KLB Deli Serdang mencuri perhatian dengan mengajukan Peninjaun Kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung (MA) No.487 K/TUN/2022 per tanggal 29 September 2022.
Mengenai hal ini, Mantan Menteri Hukum dan HAM era Kabinet Indonesia Bersatu II, Amir Syamsuddin, menilai langkah hukum KSP Moeldoko merupkan bentuk kekhawatiran terhadap pemimpin baru.
“Langkah hukum KSP Moeldoko merupakan bentuk kepanikan akan lahirnya pemimpin baru yang taat hukum dan konstitusi,” kata Amir dalam keterangan resmi yang diterima wartaekonomi.co.id, Selasa (4/4/23).
Menurut Amir, kepanikan akan potensi munculnya pemimpin baru yang taat konstitusi dan taat hukum telah melanda dan membuat ketakutan para oknum penguasa, penikmat kekuasaan, yang merasa terancam akan berakhir pesta poranya.
Karena itu, lanjut Amir yang juga anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, segala cara dan strategi dimaksimalkan.
“Tujuannya cuma satu, yaitu agar pesta tidak boleh berakhir. Maka terlihatlah tabiat-tabiat yang selama ini belum pernah kita lihat dan alami karena para penunggang harimau takut turun dari punggungnya,” jelasnya.
Padahal, lanjut Amir, selama ini Partai Demokrat tidak pernah mengusik, dan memilih untuk tidak ikut-ikutan pesta pora di atas amanat penderitaan rakyat.
Namun, pilihan ini justru membuat Partai Demokrat terus diganggu oleh orang dari lingkaran kekuasaan.
“Bahkan terkesan ada pembiaran,” ungkapnya.
Terhadap berbagai upaya untuk mengganggu Partai Demokrat tersebut, Amir menyerukan supaya semua kader Partai Demokrat tetaplah solid, dan rendah hati, serta ikut menghayati amanat penderitaan rakyat yang sedang melanda negeri.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Bayu Muhardianto
Tag Terkait: