Panjang Dah Urusan... Pengamat Sebut Polemik Rp349 T Kemenkeu Bisa Jadi Atas Izin Jokowi, Ini Alasannya!
Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Narasi institute Achmad Nur Hidayat menyoroti soal heboh Rp349 Triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Achmad menduga polemik di Kemenkeu ini terjadi atas “izin” dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Polemik Rp349 triliun bisa jadi atas izin Presiden Jokowi,” ujar Achmad dalam keterangan resmi yang diterima wartaekonomi.co.id, Kamis (6/4/23).
Achmad mendasari pernyataannya tersebut dengan menyinggung pertemuan Jokowi dan Menkopolhukam Mahfud MD yang membahas mengenai jeleknya Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia
Baca Juga: Soal Larangan Buka Puasa, Anggota Komisi VIII DPR Achmad Minta Evaluasi Lagi, Jika Perlu Dicabut!
Achmad menduga Jokowi kecewa dan meminta Mahfud membongkar hal-hal yang belakangan ini jadi heboh.
“Presiden kecewa dan meminta Menkopolhukam melakukan serangkaian kegiatan yang dinilai perlu seperti di antaranya adalah membuka KEMENKEU GATE,” jelasnya.
Achmad menambahkan hal yang makin menimbulkan desas-desus lainnya adalah yang bongkar-membongkar masalah ini adalah seorang menteri dari kementerian lain.
Menurutnya, lebih masuk akal jika Jokowi menyelesaikan masalah ini dengan memanggil kedua menteri tersebut.
“Kita semua bertanya tanya saat ini mengapa Mahfud MD yang merupakan pembantu presiden membongkar apa yang terjadi di Kementerian Keuangan yang notabene Menteri Keuangan nya adalah Sri Mulyani Indrawati yang juga adalah pembantu presiden juga. Bukankah presiden bisa memanggil kedua pembantunya tersebut untuk kemudian diselesaikan dalam rapat terbatas kedua pembantunya tersebut,” jelasnya.
Karenanya menurut Achmad, merupakan hal yang masuk akal apabila Jokowi memang senagaja memerintahkan Mahfud MD untuk membongkar perkara ini.
“Atau justru mungkinkah kegaduhan pernyataan Mahfud MD tersebut adalah instruksi langsung dari presiden untuk mengungkap korupsi yang selama ini terjadi di Kemenkeu yang seolah tak tersentuh dan terlindungi. Sehingga presiden lewat tangan Menkopolhukam ingin membongkar patgulipat keuangan di Kementerian Keuangan tersebut,” ungkapnya.
Untuk diketahui, sejumlah perkembangan telah dilakukan beberapa pihak terkait masalah ini. Baik Mahfud MD selaku pihak pertama yang mengeluarkan pernyataan, PPATK, serta Sri Mulyani sendiri sudah dipanggil oleh DPR RI untuk ditanyakan mengenai apa yang sebenarnya terjadi.
Heboh masalah ini terkuak di tengah sorotan kasus yang menimpa mantan pejabat Ditjen Pajak, Rafael Alun Trisambodo yang keluarganya kerap melakukan pamer harta kekayaan yang dinilai tak wajar.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Bayu Muhardianto
Tag Terkait: