Demokrat Bilang Wajar Saja Indonesia Kini Punya Banyak Masalah: Pembantu Jokowi Sibuk Begal Partai!

Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menilai wajar jika persoalan di Indonesia semakin banyak seiring pergantian kepemimpinan. Dia menilai, hal tersebut terjadi karena para pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) sibuk melakukan pembegalan partai.

"Rakyat makin susah. Yang miskin tak berkurang. Pengangguran merajalela. THR PNS pun dipotong setengah. Honorer pun tak dapat THR. Karena pembantu presiden sibuk begal partai yang bukan urusannya," kata Herzaky dalam keterangan tertulisnya, Minggu (9/4/2023).

Baca Juga: Elite Demokrat Ungkap Pengajuan PK dari Moeldoko Sengaja Agar Bisa Jegal Anies Baswedan Maju dalam Pilpres 2024

Hal tersebut diungkap seiring dengan proses Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko atas Partai Demokrat ke Mahkamah Agung awal Maret lalu.

"Tak pernah menjadi anggota, tak pernah berjuang bersama Demokrat, lalu tak merasa aneh dan tak merasa malu didaulat jadi ketua umum abal-abal dalam kongres melanggar hukum yang dibuat oleh segelintir begal pecatan Demokrat?" kata dia.

Herzaky mengaku aneh dengan sikap Moeldoko. Pasalnya, pengajuan Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat tidak berangkat dari keluarga besar pengurus partai.

Baca Juga: 'Herzaky Anak Kemarin Sore', Kubu Anas Tantang Partai Demokrat AHY Debat Terbuka

"Mau jadi Ketua RT, tapi bukan warga setempat, tidak punya rumah di RT itu, tidak pernah tinggal di RT tersebut, dengan alasan satu dua mantan warga RT tersebut mengajaknya jadi Ketua RT? Ah, masak kelas KSP Moeldoko di pemerintahan ini turun derajat kalah-kalah dibandingkan pemahaman seorang ketua RT?" jelasnya.

Herzaky menilai Moeldoko telah melakukan upaya hukum yang tidak berdasar pada moral. Dia juga menyebut upaya yang dilakukan Moeldoko di luar kepantasan.

"Tak pantas berlindung di balik prosedural hukum, kalau itu hak seorang warga negara untuk mengajukan PK. Tak cukupkah KSP Moeldoko mempermalukan dirinya selama ini, mempermalukan Presiden Jokowi, dengan mengaku-aku sebagai ketua umum abal-abal melalui KLB ilegal? " katanya.

Lebih lanjut, Herzaky justru menyambut baik wacana pembentukan Koalisi Besar. Pasalnya, dia menilai Koalisi Besar merupakan strategi bermartabat dalam menghadapi kontestasi politik di Pilpres 2024 nanti.

Baca Juga: Sambut Baik Wacana Koalisi Besar, Demokrat: Lebih Baik daripada Jegal Anies dan Koalisi Perubahan!

"Jauh lebih bermartabat (Koalisi Besar) dibandingkan berupaya menjegal Anies Baswedan atau Koalisi Perubahan untuk bisa mendaftarkan Anies Baswedan sebagai capres beserta cawapresnya di Pilpres 2024, dengan segala macam cara," tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menuturkan pada 3 Maret 2023 lalu, pihaknya menerima informasi bahwa Moeldoko dan Eks Sekretaris Jenderal Paska Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat, Joni Alan Marbun, mencoba mengambil alih Partai Demokrat melalui PK di Mahkamah Agung (MA).

Baca Juga: Partai Demokrat Ungkap Ada Pihak Eksternal yang Mau Atur Pemilu 2024, Sindir Kemungkinan Jokowi Jadi King Maker?

Padahal, kata AHY, KLB yang dilakukan Moeldoko gagal total pada tahun 2021 lalu. Atas kejadian tersebut, AHY mengaku banyak seniornya di TNI merasa malu dengan apa yang dilakukan Moeldoko.

"Banyak senior saya di TNI dan juga senior KSP Moeldoko merasa malu dengan perilaku KSP Moeldoko. Menurut mereka perilaku KSP Moeldoko tidak mencerminkan sikap ksatria, apalagi patriot sebagai prajurit yang pernah digembleng di lembah Tidar," papar AHY dalam konferensi persnya di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (3/4/2023).