Rugi Bandar! Rocky Gerung Pertanyakan Alasan Pemerintah Indonesia Pilih Berutang ke China Dibanding Jepang: Padahal Bunga Cuma 0,1 Persen!

Pengamat politik sekaligus akademisi Rocky Gerung mempertanyakan alasan pemerintahan Presiden Jokowi lebih memilih berhutang kepada China untuk membuat Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) dibandingkan ke Jepang. 

Rocky mengungkap bahwa Jepang hanya menawarkan bunga utang 0,1 persen saja sedangkan saat ini China mematok bunga utang hingga 3,4 persen kepada Indonesia. 

“Ya baru sekarang terbuka karena di dalam konferensi persnya Pak Luhut kan baru kelihatan wajah beliau itu ya, agak gelisah karena dia bayangkan bakal berhasil (negosiasi)” kata Rocky melansir dari youtube channelnya, Senin (17/04/23).

Baca Juga: Chat Wakil Ketua KPK Tersebar, Rocky Gerung: Saya Bersyukur Akun-akun Whistleblower Ini Muncul

“Buat dia akan sukses diplomasi untuk minta keringanan bunga hutang itu tapi nggak terjadi dan begitu nggak terjadi ya cari keterangan yang kira-kirakan lah. Kemudian membandingkan dengan bunga internasional kan 6% jadi kita dapat 3,4% juga sudah bagus tuh,” tambahnya. 

Namun menurut Rocky perbandingan itu cukup merugikan jika dibandingkan dengan tawaran Jepang kepada Indonesia.

“Oh iya tapi bandingannya bukan dengan 6% itu mendingannya dengan proposal awal Jepang yang menawarkan cuma 0,1% kan begitu,” kata dia.

“Jadi kelihatannya begitu data itu dibuat-buat, maka diucapkan seluruh masyarakat sipil ya seluruh dia emak-emak juga akhirnya mengerti itu bahwa kita memang udah dijebak oleh Cina tuh,” jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan rasa saling percaya dan saling menguntungkan menjadi faktor utama terjalinnya kerjasama China-Indonesia.

Dalam hal ini, Luhut menambahkan bahwa antarnegara tidak diperbolehkan saling mendikte dengan yang lainnya.

Baca Juga: Brigjen Endar Dicopot, Rocky Gerung Sebut Presiden Jokowi Gunakan KPK untuk Permainan Politik

"Saya garis bawahi saling percaya dan saling menguntungkan, tidak boleh satu mendikte dengan yang lain," kata Menko Luhut dalam konferensi pers di Kemenko Marves, Senin (10/4/2023).