Bunga Utang Proyek KCJB Cukup Besar, Ini Kata Refly Harun

Pinjaman China Development Bank (CDB) atas pinjaman Pemerintah Indonesia untuk membiayai proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dengan bunga utang yang cukup besar menjadi sorotan banyak pihak.

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menilai, sejak awal proyek KCJB memang sudah tercium akan bermasalah di kemudian hari.

Baca Juga: Proyek Kereta Cepat Bikin Negara Cepat Jantungan

"Kereta cepat ini banyak baunya, entah bau menyan atau apa, tapi yang jelas banyak baunya dari awal," ujar Refly dikutip dari akun YouTube-nya, Rabu (19/4/2023). 

Refly mengatakan, hal tersebut terlihat akhir-akhir ini, di mana proyek tersebut akhirnya tidak berjalan mulus dan bengkak dalam biaya pembangunannya. "Akhirnya proyeknya tidak jelas tersendat-sendat, bengkak biayanya, eh bunga utangnya pun gede juga," ujarnya. 

Lanjutnya, sejak awal direncanakanya proyek tersebut sudah berpotensi menyebabkan banyak masalah di kemudian hari. "Karena banyak masalahnya. Proyek ini tidak visible, bisa jadi belitan utang RI ke China dsb.," ujarnya. 

Lanjutnya, ia menyebut bahwa beberapa waktu lalu mantan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dengan jelas menolak adanya proyek KCJB. 

"Sejak awal misalnya Menhub Jonan menolak proyek ini. Kan Jakarta-Bandung nggak terlalu jauh, kenapa bikin kereta cepat," ucapnya. 

Pasalnya, akses Jakarta menuju ke Bandung menurutnya banyak pilihan transportasi yang bisa digunakan masyarakat.

"Sementara yang ada sudah lebih dari cukup. Ada jalan tol, tol elevated, Kereta Parahyangan tinggal direvitalisasi," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan bahwa pemerintah Tiongkok tetap menginginkan APBN menjadi jaminan atas pemberian utang mereka terhadap proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Baca Juga: Komisi VI DPR Tolak APBN Sebagai Jaminan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung: Bisa Jadi Beban!

Alih-alih menerima, Menko Luhut langsung menolak permintaan negeri tirai bambu tersebut. "Memang masih ada masalah psikologis ya, jadi mereka maunya dari APBN. Tapi kita jelaskan prosedurnya akan panjang," kata Luhut beberapa waktu lalu.