KTT G7: Biden Tolak Kesepakatan Utang yang Lindungi Pedagang Kripto

Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden menentang perjanjian plafon utang dengan para pemimpin Partai Republik yang diduga akan menguntungkan pedagang kripto. Menghadiri KTT G7, Biden dilaporkan mengklasifikasikan persyaratan yang diajukan Partai Republik sebagai "tidak dapat diterima" selama konferensi pers.

Dikutip dari laman Cointelegraph pada Senin (22/5/2023), berikut pernyataan Biden dalam konferensi pers tersebut. 

“Saya tidak akan menyetujui kesepakatan yang melindungi penipu pajak kekayaan dan pedagang kripto sambil membahayakan bantuan makanan bagi hampir 1 juta orang Amerika.”

Baca Juga: Satu Bank Big 4 di Australia Mulai Uji Coba Blokir Pembayaran Uang Kripto

Dugaan perlindungan untuk pedagang kripto merujuk pada pemanenan rugi pajak. Menurut Washington Post, terdapat diskusi yang sedang berlangsung antara pihak Gedung Putih dan para pemimpin Partai Republik mengenai pemblokiran mekanisme transaksi mata uang kripto.

Pemanenan kerugian pajak kripto adalah sebuah strategi yang digunakan investor untuk mengurangi kewajiban pajak secara keseluruhan. Hal ini melibatkan penjualan mata uang kripto dengan kerugian untuk mengimbangi keuntungan modal dari laba kripto.

Untuk mengklaim kerugian, aset harus dijual, dan hasilnya harus digunakan untuk membeli aset serupa dalam waktu 30 hari sebelum atau sesudah penjualan. Mekanisme tersebut juga tersedia pada saham dan aset lainnya.

Seiring dengan berakhirnya pemungutan pajak untuk kripto, pihak Gedung Putih mengajukan proposal serupa kepada Partai Republik yang melarang investor menangguhkan pajak atas barter real estat atau properti. Kedua perubahan tersebut akan menambah sekitar US$40 miliar atau Rp595 triliun pendapatan pajak untuk pemerintah AS.

Partai Republik menolak proposal tersebut, ujar seorang narasumber kepada Washington Post. Ketua DPR AS, Kevin McCarthy mengeklaim kenaikan utang AS adalah "masalah pengeluaran, bukan masalah pendapatan" yang mengutip pengeluaran berlebihan pemerintahan Biden selama pandemi.

Sementara itu, Gedung Putih menyalahkan masalah utang pada pemotongan pajak dari pemerintahan sebelumnya, yang mengeklaim pendapatan telah dipengaruhi secara signifikan oleh pengurangan pajak.

Partai Republik ingin menutup defisit dengan pemotongan belanja sebesar US$4,8 triliun atau Rp 71.467 triliun, yang secara langsung akan memengaruhi anggaran badan-badan federal. Jika Kongres gagal menaikkan plafon utang, maka AS akan mengalami gagal bayar paling cepat 1 Juni. Biden dilaporkan akan berbicara dengan McCarthy melalui telepon selama penerbangannya dari Hiroshima Jepang ke Washington, D.C, AS.

Berlaku sejak 1917, plafon utang adalah batas yang ditetapkan Kongres tentang seberapa banyak uang yang dapat dipinjam pemerintah federal untuk membayar tagihan.