Kejar Target Hapus Kemiskinan Ekstrem 2024, Wapres Ma'ruf Amin Gelar Rapat Pleno Terbatas

Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin yang juga sebagai Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mengadakan rapat pleno terbatas terkait Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) di Istana Wapres, Jl. Medan Merdeka Selatan Nomor 6, Jakarta Pusat, Selasa (24/5/2023).

Wapres yang juga koordinator pelaksana Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, mengatakan, sejak ditetapkan kebijakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagai prioritas pemerintah pada tahun 2021 oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), telah terdapat kemajuan yang menggembirakan. 

Baca Juga: Jelang Pemilu 2024, Wapres Ma'ruf Amin Minta Media Jadi Garda Terdepan Penangkal Hoaks

Hal tersebut ditandai dengan menurunnya tingkat kemiskinan ekstrem dari dari 2,14% pada Maret 2021 menjadi 2,04% berdasarkan perhitungan BPS pada Maret 2022, dan turun menjadi 1,74% berdasarkan perhitungan BPS pada September 2022.

Maka, jumlah penduduk miskin ekstrem berkurang dari 5,80 juta jiwa pada bulan Maret 2021 menjadi 5,59 juta jiwa pada Maret 2022.

"Keberhasilan penurunan tingkat kemiskinan ini didukung oleh penajaman sasaran melalui pemanfaatan Data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), konvergensi program, serta perbaikan kualitas implementasi program," kata Wapres.

Menurutnya, tren penurunan tingkat kemiskinan ekstrem hingga September 2022 dapat menjadi acuan kuat untuk tetap melanjutkan upaya dan semakin menajamkan upaya-upaya extraordinary yang didukung penajaman penyasaran dan penguatan konvergensi program antarkementerian dan lembaga, pemerintah daerah, termasuk dengan pihak nonpemerintah.

Wapres pun mengingatkan perlunya kerja ekstra keras untuk mewujudkan target tingkat kemiskinan ekstrem mendekati nol persen pada tahun 2024.

"Kunci suksesnya upaya penghapusan kemiskinan ekstrem adalah konvergensi program dan perbaikan akurasi pensasaran. Di mana, konvergensi program penting untuk memastikan agar berbagai program pengurangan beban pengeluaran maupun pemberdayaan ekonomi, dapat menyasar kantong-kantong kemiskinan," jelas Wapres.

Terkait dengan kovergensi, Wapres meminta agar para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota terus meningkatkan keterpaduan serta sinergi program dan anggaran baik dari APBN, APBD, APBDes maupun anggaran nonpemerintah lainnya, untuk dapat diterima oleh keluarga miskin ekstrem secara bersamaan. 

Di sisi lain, Wapres juga mengingatkan soal perbaikan kualitas penyasaran. Sebab, pemanfaatan Data P3KE menjadi kunci utama perbaikan. Kementerian dan lembaga dan Pemerintah Daerah pun harus memastikan penggunaan Data P3KE ini dalam semua program yang dilaksanakan. 

Menutup arahannya, Wapres menyampaikan pelaksanaan program harus dijalankan sesuai dengan prinsip dan mekanisme program yang telah ditentukan serta kualitas pelaksanaan program dapat diukur melalui pemantauan dan evaluasi.

Wapres juga menegaskan akan memantau secara langsung pelaksanaan tugas dari masing-masing Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah terkait dengan pelaksanan Inpres Nomor 4 tahun 2022 ini.

"Bahwa untuk memastikan upaya penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai dengan target, saya meminta agar para menteri dan pimpinan lembaga yang mendapat penugasan dalam Inpres Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, agar meningkatkan kinerja pensasaran melalui pemanfaatan Data P3KE, peningkatan kualitas implementasi, serta konvergensi program. Khususnya kepada Kepala BPS Saya minta agar dapat mensinkronkan perhitungan tingkat kemiskinan nasional dan kemiskinan ekstrem serta melaporkan secara berkala hasil perhitungannya," tegas wapres.

Baca Juga: Marak Penipuan Tiket Konser Coldplay, Wapres Ma'ruf Amin Imbau Masyarakat Berhati-Hati

Rapat pleno ini juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah.

Ada juga Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) A. Halim Iskandar, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, dan Staf Khusus Presiden Arif Budimanta.