Heboh Kontrak Politik 'Ganjar Pranowo Presiden, PDIP Tentukan Posisi Kabinet', Aktivis Khawatir: Pemimpin di Bawah Kendali Parpol!

Aktivis dan advokat Ahmad Khozinudin angkat suara soal heboh kontrak politik yang menyebut PDIP akan berkuasa penuh menentukan posisi kabinet apabila Ganjar Pranowo berhasil jadi presiden. Hal ini salah satunya diungkapkan oleh Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ade Armando.

Menurut Khozinudin, apabila hal itu benar, maka sangat disayangkan apabila justru pemimpin diatur dan dibawah kendali partai politik.

“Kalau itu benar dan kebenaran itu diakui oleh publik ya Ini bener-bener masa depan Indonesia itu Madesu (masa depan suram) akan dipimpin oleh calon presiden yang benar-benar dibawa kendali partai politik. Nggak sampai oligarki baru di partai politik aja dia udah dikendalikan, apalagi nanti ada oligarki,” ujar Khozinudin di kanal Youtubenya, dikutip Rabu (14/6/23).

Baca Juga: Apes Kuadrat... Ganjar Pranowo Tolak Timnas Israel, Pemilih di Wilayah Kemenangan Jokowi Diprediksi Bakal Mendukung Penuh Prabowo Subianto

“Bagaimana mungkin kita yang mendapatkan kebajikan kemaslahatan dari kepemimpinan nasional yang kita upayakan kalau pemimpin calon pemimpin yang kita pilih ternyata ada di bawah kendali partai,” tambahnya.

Di sisi lain, Khozinudin menilai wajar apabila PDIP ingin berkuasa mengatur kabinet jika Ganjar menang.

Sebagai partai asal Ganjar dan juga punya hak untuk memajukan sendiri capresnya, PDIP wajar apabila “meminta” lebih banyak keuntungan jikia tujuan menang tercapai. Ia mengibaratkan PDIP punya “saham” paling besar di koalisi nanti.

“Sebenarnya informasi itu bukan hal yang baru ya karena PDIP Ya tentu sebagai partai tunggal yang tanpa dukungan partai lainnya pun bisa mencalonkan ganjar,” jelasnya

“Tentu kita bisa anggap sebagai pemilik saham mayoritas terhadap Ganjar Pranowo,” tambahnya.

Posisi Ganjar yang berulang kali oleh elite PDIP khususnya sang Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, ditegaskan sebagai petugas partai, menurut Khozinudin membuat Gubernur Jawa Tengah itu tak punya banyak pilihan.

Baca Juga: Terus Nyungsep! Makin Nggak Ketolong Lagi Elektabilitas Anies Baswedan, SMRC: Melemah!

Khozinudin juga menilai sebagai petugas partai, Ganjar tak punya banyak pilihan selain manut ke Megawati yang telah meresmikannya sebagai Capres.

“Apakah mungkin bagi seorang Ganjar itu diatur oleh partai? ya sangat mungkin. Disuruh taken kontrak kalau nanti jadi presiden menteri itu yang ngatur partai ya sangat mungkin, lah wong dia petugas partai,” ungkapnya.

“Sudah ditegaskan Ganjar itu adalah petugas partai. Namanya petugas, Bisa nggak petugas itu melawan arahan pemimpinnya? ya nggak bisa,” tegasnya.

Merespons hal ini, Ketua DPP PDIP, Said Abdullah membantah kabar adanya kontrak politik tersebut. Ia mengklaim kabar tersebut tidak benar.

"Jadi saya tegaskan tidak ada kontrak politik apapun antara PDI Perjuangan dengan Pak Ganjar Pranowo. Satu satunya kontrak politik beliau dengan PDI Perjuangan adalah menjalankan cita cita perjuangan partai, yakni menyejahterakan rakyat," ujar Said, Selasa (13/6/23).