IESR Minta RI Desak ASEAN 'Suntik Mati' PLTU Batu Bara

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, menekankan agar Pemerintah Indonesia dapat mendorong komitmen yang lebih tegas untuk pengakhiran operasional PLTU batubara di negara ASEAN.

Menurut Fabby, dalam Keketuaan ASEAN 2023, Indonesia memiliki andil besar untuk mendorong negara anggota ASEAN lainnya agar mempunyai kesepakatan bersama demi mendorong pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) yang selaras dengan Persetujuan Paris.

Baca Juga: PLTU Sumsel 8 PTBA-China Huadian Mulai Aliri Listrik pada 7 September

"Serta memobilisasi dukungan dari negara ASEAN lain untuk mempunyai target pengakhiran operasional PLTU batu bara secara bertahap sebelum tahun 2050," kata Fabby pada media briefing berjudul "Menakar Ambisi Iklim ASEAN pada Keketuaan Indonesia ASEAN 2023", di Jakarta, Selasa (15/8/2023).

Pasalnya, Fabby menilai, pengurangan bahan bakar fosil dengan pelarangan pembangunan PLTU baru di Indonesia, tetapi tetap mengizinkan pembangunan PLTU baru untuk keperluan industri dapat menghambat pencapaian bauran energi terbarukan yang lebih tinggi. Maka dari itu, dirinya menekankan agar Pemerintah Indonesia dapat mendorong komitmen yang lebih tegas untuk pengakhiran operasional PLTU batu bara di negara ASEAN.

Selain itu, menurut dia, Indonesia juga perlu meningkatkan pertumbuhan energi terbarukan di ASEAN, terutama pengembangan energi surya. Fabby mendorong pembahasan mengenai penyediaan rantai pasok yang terintegrasi patut disepakati pada ASEAN Ministers on Energy Meeting (AMEM) yang akan berlangsung dalam waktu dekat di Agustus 2023.

"Kami harapkan pada AMEM, Indonesia bisa mengusulkan Indonesia menjadi pusat manufaktur PLTS mulai dari teknologi polisilikon hingga modul surya," ujarnya.

Fabby mengatakan, beberapa negara ASEAN sudah mengembangkan manufaktur, tetapi masih terbatas di sel dan modulnya. Selain itu, pengembangan manufaktur ini belum terintegrasi. 

Sementara, lanjut dia, di Indonesia, bahan baku untuk pembuatan komponen PLTS tersedia di Indonesia, misalnya pasir silika. "Sebagai Ketua ASEAN 2023. Indonesia dapat merekomendasikan ini sebagai kesepakatan bersama untuk membangun rantai pasok yang terintegrasi," ungkapnya.

Fabby menambahkan, ancaman iklim menjadi makin serius bagi negara-negara ASEAN yang berdampak luas terhadap ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kemajuan pembangunan di kawasan.

"Jika tidak ada upaya serius untuk mengurangi emisi global, dampak perubahan iklim akan membuat pertumbuhan ekonomi melebihi 6% di kawasan Asia Tenggara akan makin berat," tandasnya.