G20 Akan Atur Regulasi Kripto Global Saat India Akhiri Masa Kepresidensiannya

Para pejabat ekonomi terkemuka baru-baru ini mendorong koordinasi regulasi kripto yang lebih besar secara global selama diskusi kelompok dalam pertemuan G20.

Melansir Coindesk, Rabu (16/8/2023), Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva menentang gagasan pelarangan total terhadap aset kripto. Ia mengibaratkan aset kripto seperti air, “Anda mencoba menyumbatnya dari satu sisi, ia akan menemukan lubang dan keluar."

Sementara itu, Pejabat Utama Departemen Keuangan Amerika Serikat, Jay Shambaugh mengatakan bahwa menyusun regulasi kripto global tidak akan menimbulkan kejadian buruk di sektor ini. 

Baca Juga: Coinbase Sebut Kanada Bisa Jadi Pemimpin Global Pasar Kripto

Komentar tersebut berkontribusi pada sentimen yang menghambat salah satu rencana India untuk mengajukan laporan kepresidenan terkait kripto. Laporan tersebut dimaksudkan untuk mencerminkan rencana regulasi kripto dan menunjukkan penghargaan terhadap peran India dalam membentuk regulasi tersebut.

Laporan media lokal pun mengonfirmasi niat India tersebut, tetapi anggota G20 lainnya menolak dan meminta perubahan. Mereka mengatakan bahwa karena India saat ini adalah Presidensi G20, maka India mewakili suara kolektif G20, dan karenanya apa pun yang dikeluarkan harus setelah berkonsultasi dengan anggota.

Laporan yang diterbitkan oleh India pada 1 Agustus tersebut memiliki arti penting karena merupakan dokumen resmi yang mengemukakan rekomendasi India untuk koordinasi global terkait regulasi kripto.

Dokumen Sintesis 

Dalam laporan tersebut, India mengumumkan bahwa "dalam waktu yang diantisipasi," sebuah "dokumen sintesis" akan dihasilkan, yang akan diproduksi bersama oleh IMF dan Financial Stability Board (FSB), dan diharapkan akan terbit menjelang akhir Agustus.

Dokumen tersebut akan berfokus pada implikasi makro global bagi kripto, dan diharapkan akan mencakup rekomendasi dari laporan kepresidenan India, serta rekomendasi dari badan-badan penentu standar lainnya.

Usaha India dalam menyertakan kekhawatiran seputar implikasi makro-keuangan dan risiko yang khusus untuk Pasar Negara Berkembang dan Ekonomi Berkembang (EMDEs) kemungkinan akan diakomodasi dan dianggap sebagai pencapaian oleh pejabat-pejabat lokal yang akrab dengan hal tersebut.

India berharap dapat merayakan usahanya dalam mendorong kerangka kerja yang dapat diterima secara global untuk aturan kripto selama pertemuan puncak para pemimpin G20 pada awal September, dan dokumen sintesis yang siap akan menggambarkan usaha tersebut.

Batas waktu Dewan Stabilitas Keuangan (Financial Stability Board/FSB)

Sebuah dokumen FSB yang merekomendasikan kerangka kerja untuk aset kripto mencakup batas waktu de facto untuk menerapkan kerangka kerjanya dalam yurisdiksi.

"Menjelang akhir 2025, FSB akan melakukan tinjauan terhadap status implementasi dua set rekomendasi ini (untuk aset kripto dan stablecoin) pada tingkat yurisdiksi," catat dokumen tersebut.

Secara efektif, ini berarti negara-negara anggota FSB harus mengeluarkan aturan atau legislasi individu yang menerapkan rekomendasi tersebut menjelang akhir 2025.

Potensi Pelarangan

Ajay Seth, salah satu pejabat senior dari Kementerian Keuangan India yang berbicara dalam konferensi pers G20, memberi petunjuk bahwa pendekatan luas G20 tidak mengesampingkan negara anggota lain melarang kripto di wilayahnya masing-masing. Ia mengatakan, "setiap yurisdiksi yang ingin lebih ketat berdasarkan keadaan sendiri, seharusnya melakukannya."

Dalam konferensi pers yang sama, Gubernur Bank Sentral India, Shaktikanta Das mengatakan, "dokumen FSB mengakui bahwa yurisdiksi individu memiliki pilihan untuk melarang kripto jika mereka menginginkannya."

Bank Sentral India bukan pengambil keputusan apakah India akan membawa legislasi kripto, meskipun lembaga tersebut mungkin merupakan lembaga utama dalam merumuskan undang-undang keuangan di negara tersebut. Mengingat partai Modi memiliki suara mayoritas di parlemen, keputusan tersebut akan berada di tangan kantornya dan Kementerian Keuangan.

Menurut sumber yang tidak mau diungkapkan namanya, "India dapat memilih untuk mempertahankan status quo atau membuat undang-undang, dengan cara apa pun kami memenuhi tenggat waktu akhir 2025 dari FSB.”

"Kementerian Keuangan India belum mengumumkan posisinya apakah mereka ingin melarang kripto atau tidak. Tetapi mengingat perannya dalam membingkai aturan kripto global sebagai presiden G20, kecil kemungkinannya untuk memilih jalur pelarangan kripto, terlepas dari keinginan kuat RBI untuk melakukan pelarangan terhadap aset tersebut,” lanjutnya. 

Baca Juga: FDIC AS Ungkap Risiko Aset Kripto Panjang dan Kompleks bagi Perbankan