CENTRIS Sebut Cara Pemberantasan Korupsi di China Gagal

Presiden China Xi Jinping menyatakan bahwa korupsi di negaranya semakin parah dan rumit. Korupsi yang melibatkan abdi negara Tiongkok ini, terjadi di hampir seluruh elemen di pusat maupun daerah China.

"Perjuangan (antikorupsi) ini sangat rumit dan sangat sulit dan bahaya korupsi tidak dapat diremehkan," kata Xi Jinping, seperti dikutip dari siaran CCTV beberapa waktu lalu.

Lebih parahnya lagi, korupsi yang dianggap kejahatan kemanusiaan oleh dunia internasional, dilakukan oleh orang dekat atau orang kepercayaan Xi Jinping, seperti Pemimpin Pasukan Roket Tentara Pembebasan Rakyat China (PLARF), Jenderal Li Yuchao.

Unit Anti-Korupsi Komisi Militer Pusat China dikabarkan telah melakukan investigasi terhadap perwira tinggi berusia 60 tahun tersebut, dimana Li diduga melakukan tindakan monetisasi dalam pengawasan persenjataan nuklir China.

Menanggapi hal ini, Center for Indonesian Domestic and Foreign Policy Studies (CENTRIS) memandang wajar jika banyak negara menilai jika pemberantasan korupsi di China yang digaungkan oleh Presiden Xi Jinping, telah gagal.

Peneliti senior CENTRIS, AB Solissa menyebut korupsi yang dilakukan oleh orang-orang dilingkaran presiden China ini, menjadi indikator sekaligus barometer yang secara faktual memggambarkan tidak efektifnya penanganan korupsi dibawah kepemimpinan Xi Jinping.

“Banyak yang menilai Xi Jinping gagal menangani korupsi yang notabene nya justru dilakukan oleh orang-orang terdekatnya,” kata AB Solissa kepada wartawan, Selasa, (16/8/2023).

Korupsi di China sangat terkait dengan aspek politik, ketika korupsi melibatkan pejabat yang menduduki birokrasi. Korupsi di China, lanjut AB Solissa, juga sering dikaitkan dengan guanxi atau budaya koneksi yang sayangnya menjadi kelaziman di Tiongkok.

CENTRIS mengungkapkan berbagai analis menilai guanxi menjadi penyebab utama Beijing terperosok lebih jauh kedalam jurang korupsi, salah satunya dengan menempatkan seseorang yang tidak memiliki kemampuan pada jabatan publik atau posisi strategis.

“Di Indonesia, guanxi sama dengan nepotisme, dan inilah yang menjadi pemicu utama terjadinya korupsi. Wajar jika korupsi menggila do China karena guanxi dianggap hal biasa di China,” jelas AB Solissa.

Li Yuchao diganti oleh mantan Wakil Panglima Angkatan Laut China, Jenderal Wang Houbin, dan seorang anggota elit Komite Sentral Partai Komunis China, Xu Xisheng diangkat menjadi Komisaris Politik Pasukan Riket Tentara Pembebasan Rakyat China.

“Banyak juga analis yang mensinyalir bongkar pasang elit Partai Komunis China yang duduk pada jabatan penting oleh Xi Jinping, menandakan bahwasanya memang ada keretakan hubungan antara Xi dan partai yang membesarkannya,” pungkas AB Solissa.