Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        KORNAS Soroti Tak Efektifnya Kebijakan Food Estate Jokowi: Kedaulatan Pangan Jauh Panggang dari Api

        KORNAS Soroti Tak Efektifnya Kebijakan Food Estate Jokowi: Kedaulatan Pangan Jauh Panggang dari Api Kredit Foto: Antara/Basri Marzuki\
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Kongres Rakyat Nasional (KORNAS) menyoroti soal melambungnya harga beras di pasaran yang membuat rakyat mulai menjerit.

        Presidium KORNAS, Sutrisno Pangaribuan mengungkapkan program Food Estate yang disebut-sebut bisa jadi solusi masalah pangan di Indonesia juga tak efejtif.

        Baca Juga: RI Punya Pabrik Baterai Mobil Listrik Terbesar, Jokowi: Negara Lain Bakal Bergantung

        Ia menilai program Food Estate yang kini dipegang oleh Kementerian Pertahanan tak menyentuh akar permasalahan.

        “Sedang kebijakan pembangunan "food estate" yang dirancang untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian pangan masih jauh panggang dari api. Food estate sama sekali tidak menyentuh akar persoalan pangan nasional yang titik beratnya ada pada ketersediaan beras dan bahan pangan lainnya sepanjang waktu,” ujar Sutrisno dalam keterangan resmi yang diterima, Jumat (15/9/23).

        Sutrisno Pangaribuan mengungkapkan masalah-masalah seperti kenaikkan beras yang membuat rakyat menjerit ini tak lepas dari tidak adanya rencana strategis dari pemerintah terhadap persoalan pangan.

        Menurut Sutrisno, para petani merasakan begitu banyak kesulitan di berbagai macam situasi yang terjadi.

        Baca Juga: Blusukan ke Pasar Bareng Jokowi, Zulhas: Harga Beras Turun, Stok Aman sampai Januari 2024

        “Pemerintah tidak berdaya mengelola dan mengendalikan pasar yang mengakibatkan petani tetap miskin. Saat panen tiba, harga gabah turun, sementara biaya produksi tinggi. Sementara saat paceklik harga beras tinggi, daya beli petani rendah. Akhirnya banyak petani meninggalkan lahan pertanian, beralih profesi, membiarkan lahan-lahan pertaniannya tidak diurus,” jelasnya.

        “Sementara itu lahan- lahan BUMN, meski banyak yang tidak produktif, tetapi tidak dapat dialihfungsikan menjadi lahan pertanian sawah karena belum ada penugasan negara. Maka kejadian serupa akan terus berulang karena pemerintah tidak memiliki rencana strategis dalam sistem pengendalian pangan nasional,” tambahnya.

        Baca Juga: Visi Keberlanjutan Akan Diminati, Efek Rakyat Indonesia Puas Terhadap Kinerja Jokowi

        Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons kondisi tersebut dengan menyebut kenaikan harga beras yang terjadi di dunia membuat harga di dalam negeri jadi semakin mahal.

        Hal tersebut disampaikan Jokowi saat melakukan peninjauan dan pemberian bantuan sosial di gudang Perum Bulog di Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (11/9/2023).

        Baca Juga: Airlangga Lapor Jokowi: 161 PSN Senilai Rp1.134,9 Triliun Rampung!

        "Ya karena semua negara naik, ini sama seperti barang lain. BBM (bahan bakar minyak) juga gitu kan. Kalau harga pasar dunia naik pasti dalam negeri terkerek," kata Jokowi.
        Jokowi menilai harga harga beras naik imbas dari beberapa negara yang memilih menghentikan ekspornya. Selain itu karena produksi padi yang tengah menurun akibat fenomena El Nino.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Aldi Ginastiar

        Bagikan Artikel: