Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Masyarakat Sulit KPR, Anies Baswedan: Kenapa 'Orang Kecil' Tak Boleh Punya Aset yang Harganya Naik?

        Masyarakat Sulit KPR, Anies Baswedan: Kenapa 'Orang Kecil' Tak Boleh Punya Aset yang Harganya Naik? Kredit Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Anies Baswedan mempertanyakan mengapa masyarakat bawah yang tak bekerja di sektor formal sulit mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

        Hal ini Anies sampaikan saat berorasi di Bogor pada hari pertama kampanye nasional, Selasa (29/11/23).

        Menurut Anies, salah satu kesulitan yang dirasakan warga adalah terkait syarat KPR di mana harus bekerja di sektor formal

        “KPR kita itu menganggap semua orang harus punya formal, yang kerjanya independen dan mandiri tak bisa dapat KPR,” jelasnya.

        Baca Juga: Punya Pengalaman Sulit Lepas Saham Bir dari Pemprov DKI Jakarta, Anies Baswedan Serukan Rakyat Pilih Caleg Partai Pengusungnya

        “Kalau kerja formal punya kontrak kerja di perusahaan baru dapat KPR. KPR sekarang diplesetkan jadi Kapan Punya Rumah,” tambahnya.

        Anies mengungkapkan ada 12,7 juta keluarga yang masih antre menunggu agar pengajuan mereka diterima dengan rincian salah satunya di Jabodetabek ini jumlahnya 2,9 juta keluarga yang ingin punya rumah.

        “Banyak sekali masyarakat kita punya rumah, tapi KPR nya susah sekali, syaratnya susah, jadi banyak sekali di Indonesia yang ngantri belum punya rumah ingin dapat rumah,” jelasnya.

        Ke depan, Anies mengungkapkan bank-bank BUMN harus mempermudah masyarakat untuk mengajukan dan menerima KPR yang diajukan rakyat khususnya mereka yang bekerja di sektor informal.

        “Kalau kredit motor mobil rumahnya luar biasa, sementara rumah sulit, padahal kalau punya mobil keluar dari showroom harganya turun tapi kalau punya rumah harganya naik. Kenapa orang kecil tidak boleh punya aset yang harganya naik. Kenapa orang kecil tidak boleh punya aset yang naik terus. Kenapa aset yang harganya naik justru dikasih pada yang di tas, kita harus ubah membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar,” jelasnya.

        Baca Juga: Investor Asing Belum Ada di IKN, Jokowi: Masa Satu Saja Ndak Ada...

        “Sementara mayoritas rakyat Indonesia kerjanya sektor informal. Republik ini harus selesaikan persoalan perumahan dan Insya Allah ini prioritas kita,” tegasnya.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Bayu Muhardianto
        Editor: Bayu Muhardianto

        Bagikan Artikel: