Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Soal Pertahanan Nasional, Gagasan Anies-Prabowo-Ganjar Masuk Akal?

        Soal Pertahanan Nasional, Gagasan Anies-Prabowo-Ganjar Masuk Akal? Kredit Foto: Antara/Hafidz Mubarak A
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Kepala Center of Digital Economy and SME’s The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eisha M Rachbini, menyoroti pembahasan terkait dengan anggaran pertahanan nasional dalam debat calon presiden (capres) ketiga di Pilpres 2024.

        Dilansir Senin (8/1), Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo sepakat bahwa anggaran untuk sektor tersebut masih kurang namun memiliki caranya masing-masing dalam menyikap hal tersebut.

        Baca Juga: Janji Anies dan Emosi Prabowo, Netizen Sorot Tajam Debat Capres Ketiga

        Anies Baswedan misalnya, ia menekankan pentingnya penguatan pertahanan untuk menguatkan posisi geopolitik dari Indonesia di ASEAN. Hal ini akan menjadi tonggak tersendiri agar bisa berperan aktif dalam membawa misi perdamaian di dunia.

        Sementara Prabowo Subianto lebih menekankan bagaimana posisi Indonesia supaya kuat secara pertahanan nasional dan ranah global. Ia optimis bangsa ini akan memiliki ekonomi yang kuat dengan melanjutkan program hilirisasi, optimalisasi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang mana akan menguatkan posisi geopolitik dari Indonesia.

        Ganjar Pranowo di sisi lain ingin menguatkan industri pertahanan dalam negeri yang mana tak hanya akan menguatkan pertahanan nasional namun juga ekonomi dalam negeri supaya dapat mencapai pertumbuhan hingga 7%. Ia berpendapat, penguatan industri pertahanan dalam negeri dapat dicapai jika pemerintah menyalurkan anggaran untuk sektor tersebut setidaknya 2% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB).

        Adapun, Wakil Direktur INDEF Eko Listyanto berpendapat, akselerasi pertahanan nasional dirasa belum terlalu penting. Ia mengatakan hal ini tak memerlukan pemerintah untuk berhutang.

        “Pola-pola yang lain masih bisa dilakukan misalnya kerja sama dengan negara-negara ASEAN, untuk bisa memastikan anggaran negara bisa lebih terdistribusi lebih kepada yang mempunyai dampak langsung ke masyarakat, misalnya untuk kesejahteraan polisi dan TNI kita,” Ujar Eko.

        Eko menjelaskan bahwa dalam situasi sekarang, berutang untuk alutsista adalah hal yang tidak wajar.

        Baca Juga: Ganjar Usulkan Investasi Pertahanan pada Debat Capres, Begini Reaksi TPD Jabar

        “Munculnya indeks pertahanan keamanan yang secara keseluruhan turun, menggambarkan perlunya pembenahan lebih dulu dalam banyak aspek sektor pertahanan keamanan,” kata Eko.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Aldi Ginastiar
        Editor: Aldi Ginastiar

        Bagikan Artikel: