PKS Minta Penyaluran Bansos Sifatnya Netral, Jangan Dikaitkan Pemilu

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Anis Byarwati memberikan wejangannya terkait dengan alokasi dana Bantuan Sosial (Bansos) di 2024. Ia menyoroti bagaimana anggaran tersebut naik cukup signifikan dari Rp476 triliun menjadi Rp 493,5 triliun.

Ia khawatir penambahan anggaran ini disalahgunakan untuk kepentingan dari Pemilu. Pemerintah sendiri mengatakan hal ini untuk menjaga permintaan domestik bagi masyarakat miskin dan rentan, mengingat dampak panjang yang ditimbulkan oleh fenomena El Nino.

Baca Juga: PKS: Jangan Salahkan Rakyat Kalau Bilang Pak Luhut Ini Jahat

“Penyalurannya harus bersifat netral, karena jika dilihat dari besarnya jumlah KPM yang mencapai 21,3 juta kepala keluarga atau jika dikali dua keluarga saja bisa mencapai 42,6 juta jiwa, potensi suara yang sangat besar sekali untuk memenangkan pasangan tertentu,” katanya, dilansir Jumat (2/2).

Ia mengingatkan program bansos ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik tertentu. Oleh karenanya ia mendorong adanya pengawasan secara seksama terkait dengan bansos.

“Jika memang diperlukan DPR RI bisa membentuk Panja Bansos, guna memastikan semua proses penyalurannya berjalan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan,” ungkapnya.

Menurut Wakil Ketua BAKN ini Panja bisa melakukan pengecekan lapangan kesesuaian Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan data yang lapangan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Baca Juga: PKS: Pendukung Anies Banyak Pakai Duit Sendiri

“Akuntabilitas harus terjaga jangan sampai terjadi exclusion dan inclusion error, orang yang seharusnya dapat tetapi tidak menerima, begitupula sebaliknya yang tidak pantas menerima tetapi menerima,” ungkap Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini.

Anis menyebut fungsi kontrol dan pengawasan yang bisa berperan secara efektif dalam penyaluran Bansos ini adalah masyarakat.

Baca Juga: PKS Dorong Jokowi Tak Lembek Hadapi Vale

“Masyarakat bisa melihat secara langsung pendistribusi bansos ini tepat sasaran atau tidak. Mereka bisa memanfaatkan keberadaan media sosial untuk melaporkan penyalahgunaan bansos tersebut,” katanya.

Sementara gerakan pantau bansos melalui media sosial harus terus digaungkan, agar potensi penyalahgunaan langsung bisa teridentifikasi dan diketahui pihak yang terlibat.

Baca Juga: PKS Bingung Jokowi Sebelumnya Bilang Netral, Sekarang Boleh Berkampanye dan Memihak di Pilpres

“Seperti yang sudah terjadi selama ini, banyak kasus penyelewengan dan penyalahgunaan kewenangan yang terungkap melalui peran media sosial,” ujarnya.