Minta Kejagung Tangkap Dalang Korupsi Timah, Mulyanto: Ini Mengusik Rasa Keadilan!

Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS, Mulyanto meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mengusut semua pihak yang terlibat dalam kasus korupsi di PT Timah yang diduga merugikan negara hingga Rp 271 Triliun. 

Melihat besaran jumlah kerugian negara yang dihasilkan, ia meyakini kasus ini melibatkan orang besar dan orang penting yang punya jabatan penting di Pemerintah. 

Baca Juga: Ruginya Indonesia Akibat Polemik Korupsi Tambang Timah

Pasalnya tidak mungkin kejahatan korporasi seperti ini bisa berlangsung bertahun-tahun tanpa diketahui pejabat berwenang. 

"Karena itu Komisi VII DPR RI akan mendukung upaya Kejaksaan Agung menuntaskan kasus ini hingga ke akar-akarnya. Kami juga akan panggil pihak-pihak terkait di Kementerian ESDM dan BUMN Pertambangan untuk meminta penjelasan terkait persoalan tersebut," ujar Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (2/4/2024). 

Mulyanto mengatakan, terbongkarnya kasus ini menambah ironi pengelolaan SDA di Indonesia. Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih belum pulih karena Covid-19, yang terbukti membuat mereka hidup dengan rebutan bansos sembako dan ngantri berdesak-desakan untuk sekedar memperoleh BLT dari Pemerintah, para pesohor dan selebriti kita justru malah menampilkan kehidupan mewah bergelimang harta, yang ternyata diduga berasal dari hasil korupsi uang negara milik rakyat.

"Ini sungguh sangat mengusik rasa keadilan kita," ujarnya. 

Baca Juga: Kejagung Tetapkan Tersangka Korupsi Importasi Gula PT SMIP

Lanjutnya, Ia mensinyalir kasus korupsi yang terstruktur, sistematik dan massif (TSM) ini melibatkan jaringan mafia minerba besar. 

Dimana, aktor korupsinya bukan sekedar individu-personal tetapi bersifat korporasi-organisasional. Dan ini telah terjadi selama bertahun-tahun, baik pada komoditas batubara, nikel dan sekarang timah. 

Baca Juga: Terpilih Jadi Penerus Jokowi, Prabowo: Kita Akan Berusaha Meminimalkan Korupsi

"Bayangkan berapa banyak kekayaan ibu pertiwi yang dihisap para koruptor kakap ini. Sementara Pemerintah sudah mati rasa dan tidak peduli. Terbukti Satgas Tambang Ilegal yang sudah didesakkan berbagai pihak belum juga terbentuk, apalagi bekerja secara TSM juga," ungkapnya. 

Menurutnya, penyebabnya sangat jelas karena beking mafia tambang ini terlalu kuat, apalagi usia Pemerintahan yang ada sekarang tinggal seumur jagung.

Fakta ini sekaligus membuktikan, bahwa sistem ekonomi sumber daya tambang kita masih bersifat ekstraktif, yang hanya menguntungkan segelintir orang kaya dan berkuasa, serta memiskinkan masyarakat banyak.

Karena itu ia mendesak Pemerintahan yang akan datang menjadikan masalah ini sebagai pekerjaan rumah super prioritas, yang dibuktikan di 100 hari kerja pertama mereka.

Baca Juga: Soal Korupsi Smart City Kota Bandung, Bey Machmudin: Jangan Berandai-andai

"Pemerintah yang akan datang harus bisa membuktikan diri, bahwa mereka tidak kalah dari mafia tambang dan para bekingnya," tegasnya