PIK 2 Matikan Ekonomi Rakyat, Said Didu: Penguasa Berhentilah Zalim...

Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Muhammad Said Didu, mengkritik keras pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2. Ia menyoroti bagaimana pembangunan proyek tersebut menimbulkan dampak negatif terhadap ekonomi masyarakat sekitar wilayah pembangunannya. 

Dalam unggahan media sosialnya, Didu menunjukkan bagaimana pembangunan proyek tersebut seolah-olah mengepung masyarakat, kehidupan hinga perekonomian mereka terganggu bahkan beberapa terpaksa menutup usaha mereka.

Baca Juga: Pengunduran Diri Petinggi Otorita IKN, Said Didu Cium Masalah Serius

"Proyek Strategis Nasional PIK-2, faktanya adalah mematikan ekonomi dan menggusur rakyat," ungkap Didu, dilansir pada Kamis (13/06/2024).

Ia dengan tegas mempertanyakan urgensi proyek ini serta alasan penetapannya sebagai proyek strategis nasional.

"Strategisnya di mana? Berharap penguasa berhenti zalim kepada rakyatnya demi keuntungan pengembang," tegasnya.

Di sisi lain, dirinya juga menyoroti bagaimana  penggusuran dilakukan dengan harga tanah yang sangat rendah, jauh di bawah nilai pasar yang wajar, menyebabkan ketidakpuasan yang mendalam di kalangan warga terdampak.

Adapun Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengatakan PIK 2 akan menjadi destinasi strategis untuk menarik kunjungan wisata dan menciptakan lapangan kerja. 

Ia menjelaskan bahwa PIK 2 Tropical Concept memiliki lahan seluas lebih dari 1.000 hektare yang dikembangkan untuk ekowisata dan wisata kuliner, dengan target 20.000 kunjungan wisatawan dan penciptaan 10 juta lapangan kerja baru.

PIK 2 juga direncanakan akan memiliki salah satu masjid terbesar untuk menambah fasilitas pengunjung. Selain itu, ada juga rencana pengembangan sport tourism, termasuk sirkuit Formula 1 (F1).

Baca Juga: KPK Umbar Soal Lokasi, Dorong Harun Masiku Kabur Lagi?

"Ini sebuah upaya yang sangat luar biasa oleh pengembang, dan mereka telah membangun infrastrukturnya sendiri. Makanya pemerintah harus hadir untuk memfasilitasi," jelas Sandiaga.