Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan instruksi tegas imbas diretasnya Pusat Data Nasional (PDN) Sementara 2. Dirinya memerintahkan jajarannya untuk mencari solusi keamanan siber serta membiasakan praktik kerja digital yang baik termasuk menyalin atau backup data.
"Yang paling penting semuanya harus dicarikan solusinya agar tidak terjadi lagi, dibackup semua data nasional kita. Sehingga kalau ada kejadian (peretasan) kita tidak terkaget-kaget," kata Jokowi di Karawang, Jawa Barat, Rabu (3/7/2024).
Jokowi mengukit bahwa peretasan tak memandang bulu, negara dunia pernah merasakannya. Oleh karenanya ia menegaskan mitigasi akan hal terkait adalah sesuatu yang penting.
"Ini juga terjadi di negara-negara lain, bukan hanya di Indonesia saja," tegas Jokowi.
Sebelumnya, Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 diserang ransomeware. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto mengatakan layanan akan kembali pulih di Juli 2024.
“Untuk layanan menggunakan PDNS 2 itu bisa melaksanakan pelayanan secara aktif bulan Juli 2024,” katanya di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta.
Hadi mewajibkan seluruh kementerian, lembaga, dan instansi mem-back up data imbas peretasan tersebut untuk mengantisipasi serangan siber lainnya di Indonesia.
Baca Juga: Luhut Melihat Jokowi Terkadang Terlalu Demokratis
“Setiap tenant atau kementerian juga harus memiliki backup, ini mandatori, tidak opsional lagi. Sehingga kalau secara operasional pusat data nasional sementara berjalan, ada gangguan, masih ada backup,” katanya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Aldi Ginastiar
Tag Terkait: