Ini yang Tidak Boleh Dilakukan Prabowo dalam Menjegal atau Mendukung Anies di Pilkada DKI Jakarta

Pengamat politik Refly Harun menilai Presiden terpilih Prabowo Subianto tidak boleh mengerahkan kekuatannya sebagai kepala negara dalam menjegal atau mendukung Anies Baswedan di pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.

Karena menurut Refly Harun, masyarakan menginginkan pemilu yang jujur dan adil, bukan siapa yang menang atau kalah, sehingga jika mendukung Anies Baswedan sebaiknya Prabowo Subianto hanya sekadar mendukung.

Baca Juga: Anies Akan Menang Dipasangkan dengan Siapapun di Pilkada DKI Jakarta Jika...

"Misalnya gini Prabowo mengerahkan kekuatan menjegal Anies, enggak boleh harusnya, Prabowo mengerahkan kekuatan untuk mendukung Anies dengan menggunakan fasilitas kepresidenan, enggak boleh juga," ucapnya.

"Jadi kita tuh tidak mencari menang dan kalah tapi pemilu yang jujur dan adil, itu soalnya, kalau cuma sekedar menang dan kalah menghalalkan segala cara ya kapan negara kita akan baik," imbuhnya, dikutip dari YouTube Refly Harun, Selasa (16/7).

Sementara diketahui, berdasarkan survei terbaru Litbang Kompas terkait Pilkada DKI Jakarta 2024, Anies masih berada di urutan pertama dengan elektabilitas sebesar 29,8 persen, sedangkan posisi kedua diduduki Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

“Survei elektabilitas calon gubernur rujukan publik Jakarta, Anies Baswedan 29,8%, urutan kedua Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok 20%,” tulis Litbang Kompas seperti dikutip Selasa (16/7/2024).

Kemudian posisi selanjutnya terpaut jauh dengan Anies dan Ahok, yaitu Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ridwan Kamil dengan 8,5 persen, Menteri BUMN Erick Thohir 2,3 persen.

Lalu ada sejumlah nama dengan elektabilitas di angka 1 persen, yaitu Menteri Sosial Tri Rismaharini, Pj Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep, Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa dan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang meraih 1,3%.