Sinergi Humas Pemerintah, Kunci Tercapainya Visi Indonesia-Sentris

Konsep Indonesia-Sentris, hadir sebagai gagasan kebangkitan nasional dan persatuan Indonesia untuk bersama-sama menyejahterakan bangsa. Guna mendukung tercapainya hal tersebut, 

Konvensi Nasional Pranata Humas dan Kongres Ikatan Pranata Humas (IPRAHUMAS) tahun 2024 berlangsung dengan tema “Konsolidasi Humas Pemerintah Menuju Pembangunan Indonesia-Sentris”. 

Baca Juga: Program Asuransi Wajib Kendaraan Menunggu Peraturan Pemerintah

Acara ini diselenggarakan oleh Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta dihadiri oleh Pranata Humas dan anggota IPRAHUMAS seluruh Indonesia.

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, Nezar Patria yang hadir secara daring menyampaikan pentingnya komunikasi yang efektif antara pemerintah dengan seluruh lapisan masyarakat. 

“Kehumasan pemerintah perlu hadir untuk menjaga kepercayaan masyarakat di tengah gempuran beragam informasi. Peran kehumasan pemerintah, semakin penting untuk memastikan arus informasi ke seluruh penjuru Indonesia. Narasi pembangunan Indonesia-Sentris perlu makin diperkuat dengan memanfaatkan berbagai teknologi dan saluran informasi,” jelas Nezar secara daring, Kamis (18/7/2024).

Kehadiran konsep Indonesia-Sentris mengedepankan pembangunan berskala nasional. Pembangunan tidak lagi terfokus di Pulau Jawa tapi juga memberikan perhatian yang lebih kepada seluruh wilayah indonesia. 

Pembangunan dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik tiap wilayah, sehingga pemerataan kesejahteraan masyarakat tercapai. 

Adapun, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Kominfo, Usman Kansong menjelaskan dalam konteks Indonesia-Sentris, pekerjaan besar kehumasan adalah konsolidasi aset komunikasi pemerintah, terutama lewat media sosial guna membentuk  persepsi  yang positif di masyarakat. 

Baca Juga: Ditegaskan Gibran Rakabuming, Pos Strategis Pemerintahannya Akan Terisi Sosok Begini

“Pemerintah ini punya aset komunikasi yang sangat besar, tapi kita harus mendayagunakan, mengonsolidasikan, dan mengintegrasikan seluruh aset-aset komunikasi yang kita miliki secara menyeluruh,” katanya.

Usman menilai perspektif positif akan mendukung terwujudnya Indonesia-Sentris. Peran humas untuk mencapai hal ini melalui beberapa langkah komunikasi. Pertama, komunikasi inklusif, yang menjangkau segala lapisan masyarakat. 

Kedua, partisipatif, yakni mendengar aspirasi masyarakat. Ketiga, respektif, yaitu  berkomunikasi dengan memanfaatkan dan mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal. Keempat, adaptif, yakni beradaptasi dengan perkembangan teknologi untuk mengatasi hambatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas komunikasi publik.

Baca Juga: Pemerintah Perlu Waspadai Kemunduran Sektor Industri di Kawasan ASEAN

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman mengatakan  pekerjaan kehumasan pada akhirnya adalah untuk kesejahteraan rakyat.

“Fungsi humas yang paling utama dalam perspektif kami adalah bagaimana bisa menyampaikan informasi yang baik ke masyarakat sehingga literasi masyarakat meningkat. Kalau masyarakatnya literat, maka masyarakat akan sejahtera, dengan didorong dan difasilitasi oleh pemerintah,” jelasnya.

Pentingnya menjalin hubungan baik dengan media massa juga ditekankan oleh News Anchor dan Praktisi Komunikasi, Valerina Daniel. Pasalnya, media memiliki peran penting sebagai pilar keempat demokrasi dan saluran informasi utama. Hubungan yang positif dan kemitraan yang kuat dengan media, dapat membantu penyebaran  informasi dengan cepat. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap opini dan perilaku publik, serta membantu membangun kepercayaan dan kredibilitas organisasi. 

"Di sisi  lain, Pranata  Humas juga memiliki kode etik yang perlu diterapkan saat menjalankan tugasnya," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Hasyim Gautama dalam paparannya terkait Sosialisasi Kode Etik Kode Perilaku Pranata Humas mengingatkan, para pranata humas juga perlu memahami pentingnya Kode Etik Kode Perilaku (KEKP). Hal ini menjadi pedoman tingkah laku, sikap, dan perbuatan. 

“Terkait dengan  KEKP, ini menjadi pedoman dan terutama pada saat komunikasi krisis,” ujarnya. 

Dia berharap, kegiatan yang dihadiri oleh lebih dari 600 peserta secara hybrid, menjadi kesempatan menyatukan suara, karya, dan cita-cita dalam mendukung mendukung pembangunan Indonesia-Sentris. 

Baca Juga: UMKM Halal hingga Keseriusan Pemerintah, Tiga Dekade Gelora Ekonomi Syariah di Indonesia

"Mari terus perkuat kolaborasi dan sinergi kehumasan pemerintah guna menghadirkan pranata humas yang adaptif dan inovatif," pungkasnya.