SPKS: Perlu Urgensi Hukum dalam Kemitraan Usaha Perkebunan Sawit untuk Petani

Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) kembali menggelar workshop bertajuk “Konferensi Hukum Kemitraan Usaha Perkebunan dan Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar (FPKMS) dalam Rangka Keadilan Untuk Petani dan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan” pada Senin (12/8/2024).

Dalam sambutannya, Ketua Umum SPKS, Sabarudin, mengatakan bahwa diperlukan urgensi hukum dalam kemitraan usaha perkebunan dan FPKMS untuk petani serta perkebunan yang berkelanjutan.

“Perubahan norma hukum FPKMS dan pengaturan yang berbeda di bidang perkebunan dan pertanahan maupun di bidang kehutanan menimbulkan permasalahan baru tentang kepastian hukum dan keadilan dalam penerapan FPKMS. Akibatnya, tuntutan masyarakat terhadap realisasi pembangunan 20% tidak mencapai solusi yang jelas, ditengah konflik yang terus merebak di berbagai wilayah,” ujar Sabarudin, Senin (12/8/24).

Baca Juga: Lewat Dukungan BPDPKS, Serikat Petani Kelapa Sawit Gelar Workshop UMKM Sawit

Di sisi lain, dirinya juga menyinggung akibat dari penerapan kemitraan yang tidak adil dalam pelaksanaan FPKMS atau hubungan kemitraan lainnya. Alhasil, pihaknya berharap dengan adanya workshop tersebut, bisa ditemukan solusi atas permasalahan hukum serta penerapan FPKMS dan konflik kemitraan usaha perkebunan sawit yang seharusnya menjadi prioritas utama.

“Penting bagi seluruh pemangku kepentingan yang mencakup pemerintah, kelembagaan, petani, pelaku usaha, pelaku pasar, para advokat, organisasi masyarakat sipil, dan mitra pembangunan membawa solusi atas permasalahan tersebut,” jelasnya.

Maka dari itu, pihaknya bersama Sawit Watch (SW) dan Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) berharap dengan adanya kegiatan tersbut, dapat memberikan insight yang adil dalam pemerintah untuk menetapkan kebijakan.

“Konferensi hukum ini dilaksanakan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan berupa resolusi konflik kemitraan usaha perkebunan, panduan hukum pelaksanaan PPKMS dan inovasi hukum kemitraan usaha perkebunan dan FPKMS,” ungkapnya.