Andalkan Digitalisasi, BI Rilis SENOPATI dan SEMAR untuk Kendalikan Inflasi Pangan

Bank Indonesia (BI) bersama Pemerintah Pusat dan Daerah menyelenggarakan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) wilayah Jawa Tahun 2024 dengan fokus digitalisasi sebagai program unggulan pengendalian inflasi daerah dalam bentuk aplikasi Sistem Pemantauan Pasokan dan Harga Pangan untuk Jawa yang Terkendali (SENOPATI) dan dashboard Sistem Pengelolaan Transaksi Keuangan Badan Usaha Milik Petani/Daerah (BUMP/BUMD) dengan nama SEMAR.

Anggota Dewan Gubernur, Doni P. Joewono yang diwakili oleh Kepala Departemen Regional Bank Indonesia, Arief Hartawan mengungkap bahwa wilayah Jawa berperan strategis sebagai sentra produksi pangan utama nasional seperti beras, aneka cabai, dan bawang merah. 

Baca Juga: Kemenag, BWI, dan BI Perkuat Sinergi Tata Kelola Wakaf melalui Digitalisasi

"Aplikasi SENOPATI ditujukan untuk membangun konektivitas data dan informasi guna memantau produksi dan harga pangan secara real-time. Sementara aplikasi SEMAR akan mengoptimalkan manajemen keuangan petani dan efektivitas rantai pasok komoditas pangan," kata Arief, dalam keterangan resminya yang dikutip di Jakarta, Kamis (15/8/2024).

Berdasarkan data Inflasi tahunan wilayah Jawa pada periode Juli 2024 tercatat sebesar 2,10% (yoy), masih di bawah inflasi nasional yang sebesar 2,13% (yoy), dan tetap terjaga dalam kisaran target 2,5±1% (yoy). Namun tantangan penurunan luas lahan dan anomali cuaca di wilayah Jawa perlu terus dicermati. Berdasarkan data BPS, penurunan luas lahan pertanian di Indonesia mencapai sekitar 238 ribu ha, dan sekitar 60%-nya terjadi di wilayah Jawa. 

Hal ini mendorong pentingnya sinergi dan pemanfaatan data terintegrasi seperti yang dihasilkan aplikasi SENOPATI dan SEMAR, untuk memetakan lahan-lahan potensial, merumuskan strategi penguatan hilirisasi, dan keseimbangan pasokan sehingga ketahanan pangan yang berkelanjutan dapat terwujud. 

"BI meyakini sinergi dan kolaborasi dari seluruh TPID di Wilayah Jawa maupun nasional yang adaptif dan inovatif, mampu mewujudkan stabilitas inflasi yang terjaga sesuai target inflasi pada rentang 2,5%±1%," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan mengapresiasi langkah sinergi dan kolaborasi TPID Wilayah Jawa yang berfokus dalam penanganan inflasi pangan. 

"Namun demikian, ketersediaan pasokan antarwaktu dan antarwilayah masih menjadi tantangan utama dalam stabilisasi harga pangan. Optimalisasi produktivitas perlu didorong dengan langkah-langkah quick win seperti program IP 300 untuk komoditas padi, penggunaan Proliga Cabai untuk komoditas aneka cabai, dan True Shallot Seed (TTS) untuk bawang merah diyakini dapat memitigasi dampak anomali cuaca pada ketersediaan pasokan," ucap Ferry.

Baca Juga: Inflasi Jabar Tertinggi Nasional, BI dan Pemprov Jabar Sepakat Jaga Stabilitas Harga Jelang Nataru

Selain itu, Pj. Gubernur Jawa Tengah yang diwakili Sekretaris Daerah, Sumarno, menyampaikan bahwa GNPIP merupakan bentuk komitmen dan keseriusan kerja sama TPID di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota di wilayah Jawa dalam upaya pengendalian inflasi daerah. TPID Provinsi Jawa Tengah menindaklanjuti hasil Rakor TPIP-TPID wilayah Jawa melalui sinergi bersama dalam program integrasi dari hulu hingga hilir. 

"Untuk itu, pada Rakor TPIP-TPID wilayah Jawa (14/8/2024) telah disepakati 3 langkah strategis yaitu, peningkatan produktivitas pangan mengatasi anomali cuaca diantaranya dengan penerapan inovasi teknologi budi daya, penguatan produksi di tengah meluasnya alih fungsi lahan serta penguatan ekosistem pangan yang integrated," jelasnya.

Upaya pengendalian inflasi yang ditempuh BI bersama Pemerintah masih menghadapi berbagai tantangan antara lain peningkatan alih fungsi lahan, anomali cuaca akibat La Nina, disparitas rantai pasok, dan berbagai risiko global.