Realisasi Penerimaan Pajak DKI Jakarta Tembus Rp741,43 Triliun

Provinsi DKI Jakarta mencatatkan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp741,43 triliun hingga akhir Juli 2024, angka ini telah mencapai 56,29% dari target pajak 2024. 

Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Kanwil DJP Jakarta Utara Hendriyan dalam Konferensi Pers Asset & Liabilities Committee (ALCo) Regional DKI Jakarta yang diselenggarakan secara daring pada Jumat (16/8).

Penerimaan pajak tersebut terdiri dari PPh Non Migas sebesar Rp415,89 triliun, PPN sebesar Rp283,83 triliun, PPh Migas sebesar Rp39,14 triliun, dan PBB & Pajak Lainnya sebesar Rp2,57 triliun.

Baca Juga: Bidik Pendapatan Negara Rp2.996,9 Triliun di 2025, Jokowi: Kita Lanjutkan Reformasi Perpajakan

Terkait itu, penerimaan pajak di DKI Jakarta mengalami tren penurunan akibat penurunan komoditas dan kenaikan restitusi masih berdampak sampai dengan periode Juli dengan kontraksi sebesar 10,28% (yoy). Hal ini diakibatkan adanya penurunan di beberapa jenis pajak, utamanya PPh Non Migas yang turun 10,70%(yoy). 

Meski demikian, mayoritas jenis pajak utama masih tumbuh positif dengan pertumbuhan tertinggi pada PPh Pasal 21 (25,69%), terutama pajak-pajak transaksional (non PPh Badan) yang masih tumbuh seiring dengan aktivitas ekonomi yang terjaga.

Dalam kesempatan yang sama, Mei Ling selaku Kepala Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jakarta menyampaikan kondisi perekonomian Jakarta secara garis besar.

Baca Juga: Industri Aset Kripto Semringah Pajak Kripto Mau Disesuaikan OJK Tahun Depan

“Ekonomi Jakarta untuk triwulan II 2024 tumbuh 4,90% (yoy) dan/atau tumbuh 1,38% (qtq), dengan nilai PDRB Jakarta Rp915,88 triliun atas dasar harga berlaku,” jelas Mei Ling.

“Secara keseluruhan, kinerja APBN sampai dengan 31 Juli 2024 masih resilient tercermin dari sisi pendapatan, belanja, maupun surplus,” tambahnya. 

Khusus untuk pendapatan negara terealisasi sebesar Rp1.003,48 triliun atau 63,46% dari target. Adapun untuk belanja negara terealisasi sebesar Rp917,48 atau 53,14% dari pagu sehingga surplus APBN tercatat sebesar Rp85,99 triliun.