INDEF Ungkap Geopolitik Global Paksa Asia-Pasifik Ubah Strategi Pajak dan Investasi

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai negara-negara di kawasan Asia-Pasifik perlu menyesuaikan strategi perpajakan dan investasi di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik global. Isu tersebut menjadi fokus pembahasan dalam 17th Annual Asia-Pacific Tax Forum (APTF) 2026 yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 27–28 Juli 2026.

Forum yang diselenggarakan bersama Malaysian Association of Tax Accountants (MATA) itu mempertemukan sekitar 150 delegasi dari 22 negara Asia-Pasifik serta Amerika Serikat, Jerman, dan Selandia Baru. Peserta terdiri atas pembuat kebijakan, otoritas perpajakan, akademisi, praktisi, hingga pelaku usaha untuk membahas dampak perubahan geopolitik terhadap kebijakan fiskal dan perekonomian kawasan.

Pendiri dan Ekonom Senior INDEF, Prof. Didik J. Rachbini, mengatakan fragmentasi perdagangan global, meningkatnya proteksionisme, serta kebijakan tarif di berbagai negara membuat koordinasi regional menjadi semakin penting.

“Ketika kebijakan tarif, proteksionisme, dan fragmentasi perdagangan menciptakan ketidakpastian baru, koordinasi regional bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan strategis,” ujar Didik.

Menurutnya, fungsi kebijakan perpajakan kini tidak lagi terbatas sebagai instrumen penghimpun penerimaan negara. Pajak juga berperan dalam menjaga daya saing, menarik investasi produktif, menciptakan keadilan ekonomi, serta membiayai pembangunan berkelanjutan.

Dalam forum tersebut, Sekretaris Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Malaysia, Tan Sri Johan Mahmood Merican, menyampaikan tantangan pembangunan ekonomi dan perdagangan internasional, termasuk pentingnya tata kelola fiskal yang kuat. Ia juga menyoroti penguatan keterkaitan antara perpajakan dan instrumen filantropi Islam seperti zakat, infak, dan sedekah dalam kerangka pembangunan Malaysia Madani.

INDEF mengidentifikasi sedikitnya tiga tantangan utama yang dihadapi negara-negara Asia-Pasifik, termasuk Indonesia dan Malaysia.

Pertama, implementasi Global Minimum Tax melalui kerangka Pillar Two mendorong pemerintah meninjau ulang desain insentif fiskal. Daya tarik investasi, menurut INDEF, tidak lagi cukup mengandalkan tarif pajak rendah, melainkan harus ditopang kualitas infrastruktur, kepastian regulasi, tenaga kerja terampil, transfer teknologi, dan rantai pasok domestik.

INDEF menilai insentif pajak berisiko mengurangi penerimaan negara apabila tidak diikuti perbaikan fundamental ekonomi yang mampu menghasilkan investasi dan penciptaan lapangan kerja.

Kedua, perkembangan ekonomi digital memunculkan tantangan baru terkait basis pajak, hak pemajakan, pertukaran data, serta perlakuan yang setara antara pelaku usaha digital dan konvensional.

Menurut INDEF, modernisasi administrasi perpajakan perlu diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga menekan biaya kepatuhan serta memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha.

Ketiga, kebijakan perpajakan dinilai semakin penting dalam mendukung transisi menuju ekonomi hijau. Instrumen seperti pajak karbon, cukai, dan insentif fiskal hijau dapat mendorong efisiensi energi, investasi rendah karbon, serta inovasi teknologi.

Namun, Didik mengingatkan penerapan kebijakan tersebut harus mempertimbangkan kesiapan industri dan dampaknya terhadap masyarakat berpendapatan rendah.

“Transisi hijau harus menjadi transisi yang adil. Kebijakan fiskal jangan sampai menciptakan beban ekonomi baru atau memperlebar ketimpangan,” katanya.

Selama dua hari penyelenggaraan, peserta forum membahas berbagai isu strategis, mulai dari fragmentasi perdagangan global, masa depan insentif pajak, administrasi perpajakan, perpajakan ekonomi digital dan aset kripto, harmonisasi perpajakan dengan filantropi Islam, perdagangan ilegal dan ekonomi bayangan, hingga mobilisasi penerimaan domestik serta modal swasta.

Sejumlah narasumber yang hadir antara lain Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun, Datuk Wira Abdurrahman Ismail dari Komite Akuntan Publik Malaysia, mantan General Counsel USAID John Gardner, Presiden International Tax and Investment Center (ITIC) Daniel Witt, serta ekonom senior dan penasihat Perdana Menteri Selandia Baru Phil Berry.

Deputy President MATA, Taqiyuddin Amini Abdul Satar, mengatakan meningkatnya partisipasi delegasi lintas negara menunjukkan pentingnya kolaborasi regional dalam membangun sistem perpajakan yang mampu menjaga kepastian hukum, mencegah persaingan pajak yang merugikan, sekaligus memperkuat daya saing kawasan.

INDEF dan MATA berharap forum tersebut menghasilkan rekomendasi yang dapat diterjemahkan menjadi kebijakan konkret guna memperkuat sistem perpajakan yang adaptif terhadap perubahan global dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.