Bahas Tantangan Moral dan Krisis Kepemimpinan Bangsa, INDEF dan Universitas Paramadina Gelar Diskusi Publik

INDEF dan Universitas Paramadina menyelenggarakan diskusi publik bertajuk "Kemerdekaan dan Moral Politik Pemimpin Bangsa" pada 19 Agustus 2024.

Diskusi ini menghadirkan sejumlah pembicara terkemuka, antara lain Wijayanto Samirin, ekonom Universitas Paramadina; Didin S. Damanhuri, Guru Besar Universitas Paramadina; serta Faisal Basri, ekonom senior INDEF. 

Acara ini dibuka dengan sambutan dari Prof. Dr. Didik J. Rachbini, yang juga menjabat sebagai Rektor Universitas Paramadina dan ekonom senior INDEF.

Dalam paparan pertamanya, Wijayanto Samirin mengangkat analogi yang tajam tentang kondisi Indonesia saat ini. Ia menyatakan bahwa negara yang awalnya berpotensi besar dapat berubah menjadi "bekas negara" jika tidak menjalankan fungsinya dengan baik. 

Indonesia, menurut Wijayanto, ibarat mobil rongsok yang tak terawat, dan hal ini tercermin dalam berbagai krisis yang dihadapi negara. Ia mengkritisi reformasi yang seharusnya membawa perubahan positif, namun justru memunculkan masalah seperti korupsi yang melanda KPK, Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Agung.

Baca Juga: INDEF Harap Pemerintahan Baru Benahi Hilirisasi

Wijayanto juga menyoroti penurunan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia sejak 2018, yang mencerminkan masalah serius dalam pemberantasan korupsi. Di bawah pemerintahan Presiden Jokowi, ia mencatat bahwa indeks ini stagnan dan bahkan menurun menjelang akhir masa jabatan presiden. Penurunan ini, kata Wijayanto, juga diikuti dengan merosotnya indeks demokrasi dan kebebasan pers.

Sementara itu, Didin S. Damanhuri menyoroti krisis moral yang melanda bangsa, terutama dalam 10 tahun terakhir. Ia mengkritik upaya ambisius beberapa pemimpin untuk memperpanjang masa jabatan, penundaan pemilu, serta manuver politik yang tidak bermoral, seperti pengangkatan Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden melalui keputusan kontroversial dari Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, ilustrasi ini menunjukkan krisis moralitas yang parah di kalangan elite politik dan masyarakat secara keseluruhan.

Didin juga mencatat bahwa praktik-praktik politik yang mengabaikan etika dan moralitas ini mengingatkan pada konsep "Machiavellian politik". Ia menghubungkan kondisi saat ini dengan munculnya oligarki yang semakin kuat sejak 2014, yang berdampak pada hilangnya kontrol terhadap kekuasaan dan runtuhnya etika elit politik. Dampaknya, hukum digunakan sebagai alat politik untuk mempertahankan kekuasaan, sementara masalah kemiskinan dan kesejahteraan rakyat semakin diabaikan.

Baca Juga: Universitas Paramadina Gelar Diskusi Publik 'Dilema Kabinet Prabowo dalam Bingkai Koalisi Besar'

Faisal Basri mengingatkan pentingnya moralitas dalam ekonomi, dengan mengutip asal usul kata "ekonomi" yang berasal dari "Oikos Nomos," yang berarti aturan rumah tangga. Menurutnya, ekonomi harus melindungi yang lemah dan menciptakan tatanan sosial yang harmonis. 

Faisal menyoroti kerusakan institusi ekonomi di bawah pemerintahan Jokowi, dengan aturan yang dilanggar dan institusi yang lemah. Hal ini, kata Faisal, mengakibatkan keruntuhan fondasi sosial, termasuk jaring pengaman sosial yang seharusnya melindungi masyarakat miskin.

Faisal juga menyoroti kasus minyak goreng yang melibatkan Airlangga Hartarto sebagai bukti ketidakefisienan kebijakan pemerintah. Menurutnya, pelanggaran aturan ini mencerminkan masalah yang lebih luas dalam pengelolaan ekonomi, di mana institusi dihancurkan demi kepentingan politik.