Apkasindo Tolak Pembentukan BPDP dalam Waktu Dekat, Beri Karpet Merah untuk Prabowo!

Pemerintah berencana akan mengubah peran dan fungsi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menjadi sebatas Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).

Adapun perubahan nama sekaligus konversi tersebut lantaran pemerintah yang ingin membuat peran BPDPKS menjadi lebih luas saja. Dengan kata lain, tidak hanya mengurus kelapa sawit, melainkan juga komoditas perkebunan strategis lainnya misalnya kakao, kelapa, dan karet

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum (Ketum) DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Gulat ME Manurung, menegaskan tidak setuju dengan rencana pemerintah yang membentuk BPDP dalam waktu dekat. 

Menurut dia, momentum terbaik untuk pemekaran tugas BPDPKS menjadi BPDP adalah ketika pemerintaha baru Prabowo Subianto sudah dilantik dan berjalan menggantikan pemerintahan yang baru.

Dia menilai, pembentukan badan baru tersebut harus diberi waktu terlebih dahulu untuk mempersiapkan banyak hal. Mulai dari hulu hingga hilir sehingga hal tersebut tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Apabila dilakukan dalam waktu singkat dan tergesa-gesa, dia khawatir BPDP tidak bisa berjalan secara semestinya bahkan dibiarkan mangkrak begitu saja tanpa perhatian lebih.

“Tunggulah presiden baru. jangan baru dilantik belum dapat kunci mobil, sudah distop (nanti) sama Presiden Prabowo. Kan malu-maluin! Saya setuju dengan BPDP, namun harus nunggu presiden baru,” ucap Gulat dalam Seminar Sawit Series 2 bertajuk Kontribusi Hulu-Hilir Kelapa Sawit dalam Mendukung Pencapaian Ketahanan Pangan Nasional di Jakarta, Kamis (29/8/2024).

Tak hanya itu, Gulat mengaku jika para petani sawit juga tidak setuju dengan pembentukan BPDP dalam waktu dekat ini.

“Berikan karpet merah kepada Prabowo untuk memperbaiki hulu hilir dari perkebunan ini,” ujarnya.

Selain menyoroti masalah pembentukan lembaga baru, Gulat juga mengungkapkan bahwa perkebunan sawit saat ini sedang tidak baik-baik saja lantaran berbagai pihak mulai dari pemerintah, kementerian/lembaga hingga stakeholder sawit, hanya berfokus pada hilirisasi alih-alih hulunisasi yang dianggapnya krusial.

Baca Juga: Ekspor Sawit Telah Sumbang Rp15,88 Triliun ke PNBP, BPDPKS Fokus Peremajaan dan Hilirisasi

Salah satu permasalahan krusial di bagian hulu, kata Gulat, adalah produktivitas kelapa sawit yang kian menurun serta keengganan dari para petani untuk melakukan replanting atau melakukan program peremajaan sawit rakyat (PSR). Gulat menyebut, banyaknya petani yang tidak melakukan replanting ini dikarenakan kekhawatiran bahwa panen yang mereka dapatkan akan berkurang, serta tidak mendapatkan keuntungan di masa PSR.

Melihat hal tersebut, dia berharap kepada pemerintah untuk segera turun tangan dengan menyederhanakan regulasi atau persyaratan agar petani sawit mau melakukan program PSR maupun sertifikasi ISPO. Pasalnya, selama ini yang menjadi titik masalah menurut Gulat adalah regulasi dari pemerintah itu sendiri yang memberatkan para petani sawit.

“Buatlah persyarakat yang mudah supaya kami (para pekebun sawit) bisa juga PSR. Mereka (pekebun sawit) mau saja PSR. Makanya jangan buat persyaratan yang melebihi kemampuan mereka,” jelasnya.

Dirinya pun mengaku sudah menyampaikan kepada tim transisi kabinet Prabowo agar PSR segera dimandatorikan. Pasalnya, apabila statusnya sudah mandatory, maka petani akan mematuhi untuk melakukan replanting.

“Tak usah ditambah-tambahi lagi. Itu baru paten. Pokoknya PSR bagus, negara diuntungkan. Enggak usah ribut (sawit untuk) serapan energy atau untuk pangan. Intensifkanlah itu kebun sawit rakyat!,” pungkasnya.