Tidak Ada Oposisi di Pemerintahan Prabowo, Tidak Ada Gibran Juga

Pakar hukum tata negara Refly Harun menilai tidak ada oposisi pada pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto, namun juga tidak ada Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden (Wapres).

Karena menurut Refly Harun, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dipimpin Megawati Soekarnoputri akan bergabung dalam pemerintahan Prabowo Subianto, dan bisa saja Wapres akan diganti menjadi Ketua DPR RI Puan Maharani.

Baca Juga: Soal Jet Kaesang, Gibran Akhirnya Ungkap Hubungan Shopee dan Pemkot Solo

"Kelihatannya nanti tidak ada oposisi lagi dalam pemerintan Prabowo titik-titik, saya tidak memasukkan Prabowo-Gibran tapi Prabowo titik-titik, karena kenapa, karena kelihatan Megawati pun akan masuk kolam juga tidak ada ada yang namanya oposisi," ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menilai setidaknya ada 3 alasan Megawati bergabung dalam pemerintahan Prabowo.

"Alasannya kenapa, pertama Megawati biasa berkuasa dan berkuasa itu enak selama 10 tahun terakhir ini hampir, yang kedua menjadi oposisi itu tidak enak paling tidak dia rasakan 10 tahun zaman SBY dan beberapa bulan pada era pemerintahan Jokowi separuh oposisi," ucapnya.

"Dan yang ketiga alasannya adalah komunikasi hubungan antara Mega dan Prabowo itu enggak ada masalah, masalahnya karena di Mulyono, masalahnya ada di Gibran," imbuhnya, dikutip dari YouTube Refly Harun, Rabu (11/9).

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengungkapkan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam waktu dekat.

"Ya akan (bertemu), InsyaAllah. Ya banyak lah. Kalau sudah bertemu, pasti pembahasannya banyak kan," ujar Puan di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/9/2024), dikutip dari IDN Times.

Ia mengatakan pertemuan Megawati dan Prabowo merupakan bagian dari silaturahmi kebangsaan, tapi tidak menutup kemungkinan akan ada pembicaraan koalisi.

Dirinya bahkan memperkirakan pertemuan tersebut akan digelar sebelum Prabowo dilantik sebagai kepala negara menggantikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 20 Oktober mendatang.

"Silaturahmi penting, akan ada pertemuan, insyaallah, iya. Bahwa akan ada pembicaraan ke situ (pembicaraan koalisi), kita tunggu saja," kata dia.