Pakar Sebut Penerus Sri Mulyani Harus Bisa Ngomong Tidak ke Prabowo

Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eko Listiyanto, berharap secara umum menteri baru yang bakal menduduki kursi kabinet Prabowo – Gibran nantinya bisa membangun optimisme ekonomi ke depan. Dirinya juga mengingatkan kementerian yang nantinya berurusan langsung dengan sektor ekonomi bakal menjadi pusat perhatian pelaku pasar dalam jangka pendek.

Pasalnya, Eko menilai jika pasar biasanya melihat profil, kiprah, dan sepak terjang dari menteri ekonomi yang akan terpilih nantinya. Pasar, khususnya, juga akan begitu menyorot orang yang menduduki posisi nomor satu di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Baca Juga: Bisa Masuk Jurang Kemiskinan, Lima Kebijakan Bikin Nasib Kelas Menengah Terancam

“Pertama, tentu Ini kalau saya lihat, sebenarnya visi-misi Pak Prabowo membutuhkan support anggaran yang besar tentu saja, tapi di sisi lain kita punya keterbatasan. Jadi, sebetulnya perlu Menteri Keuangan yang bisa ngomong tidak ke presiden (dari sisi fiskal),” kata Eko dalam webinar ‘Moneter dan Fiskal Ketat, Daya Beli Melarat’, Jakarta, Kamis (12/9/2024).

Di sisi lain, penolakan dari sisi fiskal tersebut harus bisa didasari secara akademis dan rasional, bukannya politis. Eko mengatakan bahwa Menkeu anyar nantinya harus bisa berkata tidak atau menolak keinginan presiden yang butuh anggaran besar jika ruang fiskal sedang berada dalam kondisi terbatas.

Kriteria Menkeu lainnya menurut Eko harus bisa memberikan alternatif pelaksanaan tersebut secara cerdik. Hal tersebut juga bisa dilaksanakan secara bertahap, melakukan relokasi antar anggaran di dalam fiskal, mereposisi anggaran satu ke anggaran lainnya, maupun mampu melakukan efisiensi bujet.

“Kalau memang anggaran enggak mampu, ya katakan enggak mampu… Karena tidak mungkin semua visi-misi (Prabowo-Gibran) yang banyak dan besar itu yang sangat based on dari budget, kemudian dengan sangat cepat bisa dieksekusi dalam waktu singkat,” ujarnya.

Eko menyebut jika kemampuan menolak hasrat dari presiden baru yang banyak dengan pendekatan objektif menjadi sangat krusial. Hal ini dikarenakan, apabila dilakukan secara populis-politis, maka anggaran fiskal Indonesia bisa menjadi korban untuk yang kesekian kali.

Menurut dia, kelanjutan dari upaya tersebut sebenarnya sudah mulai diterapkan oleh DPR dengan banyaknya proposal kenaikan anggaran kementerian tahun depan yang tidak mereka restui. Alasannya, ruang fiskal pemerintah baru terancam makin menyempit sehingga mereka harus mengetatkan ikat pinggang.

Oleh sebab itu, dirinya menyarankan Menkeu yang selanjutnya harus berasal dari kalangan independen, bebas dari kepentingan, memiliki data dan rasionalitas tinggi yang bisa meyakinkan presiden secara objektif perihal keadaan fiskal negara yang kian menipis.

Baca Juga: Haidar Alwi Harap Prabowo Pertahankan Listyo Sigit Sebagai Kapolri

Yang kedua, sambungnya, kriteria Menkeu baru juga wajib memahami berbagai isu ekonomi global. Khususnya yang terkait dengan potensi serta tantangan ekonomi Indonesia itu sendiri.

Jika mau mengakomodasi pasar, presiden baru juga bisa mempertimbangkan posisi Menkeu baru tidak punya afiliasi langsung dengan politik praktis, atau kariernya tidak dibangun dari karier politik. Karena bagaimanapun pasar punya sentimen negatif apabila Menkeu datang dari kalangan politik praktis.

“Pun dia mau berbuat yang objektif sekalipun, prasangka ‘enggak’ (mungkin) itu ada saja dari market, ‘oh ini jangan-jangan dipakai untuk kepentingan tertentu. Kira-kira itu yang harus dihindari, karena kalau pasar itu ya based on-nya sentimen (negatif),” ungkapnya. 

Baca Juga: Syarat Mutlak Prabowo Bisa Capai Pertumbuhan Ekonomi 8%: Kalau Gagal, Lupakan Saja

Meskipun demikian, pihaknya mengaku tidak memiliki nama calon yang bakal cocok untuk menjadi calon Menkeu baru untuk kabinet Prabowo nantinya. Dirinya akan menyerahkan segalanya kepada Presiden Terpilih, Prabowo Subianto, yang memegang hak prerogatif. Akan tetapi, dirinya mengapresiasi serta mendorong presiden baru untuk menghadirkan lebih banyak kalangan professional apabila mau mengimplementasikan kabinet zaken.

Dengan demikian, upaya tersebut juga bisa menjadi game changer untuk ekonomi Indonesia dalam jangka pendek. Harapannya, situasi perlambatan atau pesimisme perekonomian yang kerap muncul dan bikin publik khawatir bisa segera teratasi.

“Kalau memang namanya zaken kabinet, tapi porsi dominannya dari politisi, ya itu zaken kabinet yang kualitasnya tidak zaken juga. Sehingga kalau mau meyakinkan pasar dan membangun optimisme perekonomian dengan zaken kabinet, maka dominasikan nanti komposisi kabinetnya Itu memang harus dari orang-orang profesional,” jelasnya. 

Dalam acara yang sama, Peneliti Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, Abdul Manap Pulungan menyebut jika ke depan, Menkeu akan paling ditunggu gebrakannya dalam pengelolaan pajak, dan terkait dengan pemisahan Kemenkeu dengan Badan Penerimaan Negara (BPN).

Kendati demikian, nantinya Menkeu yang baru harus menyadari seluk beluk masalah fiskal hari ini yang masih terbuka lebar.

“PR di fiskal ini sangat banyak, kita bolongnya sangat banyak,” ucap Manap.

Oleh sebab itu, dia berharap jika Menkeu baru bisa memahami dan menyelesaikan persoalan fundamental ekonomi Indonesia secara utuh.

Baca Juga: Menteri ESDM Enggan Jawab Isu Reshuffle Kabinet

“Terutama dari sisi kenapa sih yield SBN kita sangat mahal dibandingkan negara lain, kenapa enggak bisa turun gitu… (Padahal) Thailand atau Vietnam, Malaysia, bisa yield SBN-nya tidak jauh dengan suku bunga acuannya, kalau kita margin sangat panjang (besar) yang menyebabkan beban (fiskal),” katanya.