Disebut Menunggak hingga Rp1 Miliar, Pegawai Perusahaan BUMN Ini Belum Terima Ganti Dana Operasional

PT Waskita karya masih menjadi sorotan terkait banyaknya vendor yang belum menerima pembayaran pekerjaan yang telah selesai dikerjakan.

Pemberitaan negatif dan konten negatif dari influencer terkait Waskita juga masih ramai di jagad dunia maya.

Teranyar, ada permasalahan yang belum terpublikasi yakni terkait dana operasional pegawai Waskita sendiri yang ternyata juga tidak kunjung dibayar oleh Waskita.

Permasalahan belum dibayarnya dana operasional tersebut sudah makin membuat para pegawai tidak nyaman. Pegawai dan pekerja harian hanya mendapat janji-janji manis dari manajemen bahwa dana tersebut akan dibayarkan. Tapi hingga kini tidak ada kejelasan sama sekali.

Belum dibayarnya dana opersional itu terjadi di seluruh proyek Waskita di Indonesia. Salah satunya juga terjadi di proyek yang dikerjakan di Sumatera Utara.

Dana operasional itu seperti perawatan sakit, rental kendaraan, tiket pesawat dan dana lainnya yang sifatnya reimbuse.

Baca Juga: Kejagung Periksa Sembilan Saksi Baru Terkait Dugaan Korupsi Proyek Tol MBZ, Termasuk Direktur Waskita Karya

"Kalau saya, ada sekitar Rp10 jt belum dibayarkan. Ada juga dana operasional pekerja harian kami yang belum dibayarkan sampai orangnya uda meninggal. kalau yang lain masih banyak dan takut untuk mengunggapkan karena diancam sanksi dari pejabat internalnya untuk mempublikasi, hal ini terjadi diseluruh proyek Waskita tapi bukan di IKN karena IKN diperlakukan khusus," ujar AL kepada media di Medan, Kamis (10/10/2024).

Terkhusus untuk proyek yang ada di Sumut. Total dana operasional yang belum dibayarkan Waskita kepada pegawainya berkisar Rp1 miliar lebih.

Menurutnya, IKN diperlakukan khusus dan istimewa karena jika IKN terhambat operasionalnya bisa langsung terlihat oleh pemerintahan pusat. Sehingga, hal tersebut berdampak pada proses MRA yg digadang-gadangkan Waskita terhadap penyelesaian pembayaran ke vendor/rekanan mereka.

"Manajemen yang sekarang agak lain, harusnya kalau memang mau merapikan Waskita, yang dikejar itu para mafianya. Jangan pegawai kecil ini yang dicurigai," ungkapnya.

YS pun berharap kementerian BUMN melihat permasalahan yang dialami oleh para pegawai Waskita. Dan harusnya memberikan sanksi kepada manajemen yang bisa merusak ekosistem yang baik di Waskita.

"Dana operasional ini kan uang pribadi kami. Kami pakai untuk kegiatan pekerjaan proyek di Waskita. Itu hak kami dan kewajiban manajemen untuk membayar," curhatnya.

Baca Juga: Jokowi Resmikan Bendungan Temef Garapan Waskita Karya, Guna Dukung Ketahanan Pangan

YS mengatakan sudah hampir 6 bulan dana operasional tersebut  tidak kunjung dibayarkan oleh Waskita. Menurutnya, alasan manajemen tidak logis.

"Rencananya kami yang di Sumut akan membuat laporan ke APH jika persoalan ini tidak segera ada kejelasaan," pungkas AL.

Terpisah, seorang komisaris Waskita, Muradi mengatakan terkait persoalan dana operasional itu akan disampaikan oleh sekretaris perusahaan.

"Silakan ke sekretaris perusahaan ya. Nanti akan disampaikan oleh sekretaris perusahaan," ujarnya.

Namun hingga kini, sekper Waskita tidak kunjung memberikan informasi terkait permasalahan tersebut.

Sedangkan perwakilan Waskitayang menemui awak media juga tidak bisa memberikan kepastiaan terkait kapan dana operasional tersebut akan dibayarkan kepada pegawai dan pekerja harian.