Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan Dana Bagi Hasil (DBH) dari hilirisasi nikel bagi daerah amatlah kecil.
Kabupaten Halmahera Tengah contohnya, mampu menghasilkan pendapatan hingga Rp12,5 triliun rupiah. Namun Kabupaten tersebut hanya memperoleh bagian senilai Rp1,1 triliun dan Rp900 miliar untuk Provinsi.
"Sementara beban tanggung jawab kepada mereka cukup luar biasa. Kesehatan, lingkungan, jalan-jalan, kemudian sampah, luar biasa sekali," ujar Bahlil dalam sidang terbuka Promosi Doktor Kajian Stratejik dan Global "Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia" di Universitas Indonesia, Depok, Rabu (16/10/2024).
Daerah-daerah tersebut menurutnya juga menerima dampak luar biasa dari Inspeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).
Baca Juga: Bahas Mobil Listrik, Bahlil Optimis Dunia akan Bergantung ke Indonesia
"ISPA di Sulawesi Tengah, khususnya di Morowali 54% itu kena semuanya. Kemudian di Halmahera Tengah itu jauh lebih baik. Dan air di sana, untuk air di Morowali, waduh itu minta ampun," tambah Bahlil.
Untuk itu dalam sidangnya ia mengusulkan peningkatan Dana Bagi Hasil (DBH) ditingkatkan menjadi 30-45%. Hal ini didukung dengan peningkatan nilai ekspor nikel, dari USD3,3 miliar di tahun 2017 menjadi USD34 miliar di tahun ini.
"Kalau kita memakai asumsi 12,5 triliun, kalau kita kasih 30% saja itu kan kurang lebih sekitar Rp4-5 T Pak, dia (daerah) bisa dapat. Nah itu cukup untuk daerah bisa melakukan akselerasi," kata Bahlil.
Untuk diketahui, sebelumnya Bahlil pernah mengatakan bahwa data Geologi Amerika menunjukkan cadangan nikel yang tersimpan di Indonesia mencapai 45%. Hal ini menjadi sumber daya besar bagi Indonesia untuk memegang gameplay industri kendaraan listrik dunia.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Rahmat Dwi Kurniawan
Editor: Amry Nur Hidayat
Tag Terkait: