Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) semakin memperkuat upayanya dalam menjaga keamanan data dengan menerapkan teknologi blockchain.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Jawa Barat, Ika Mardiah menjelaskan blockchain merupakan teknologi yang terkenal dengan keamanannya, menggunakan sistem penyimpanan terdesentralisasi dan terenkripsi sehingga data yang tersimpan sulit untuk diretas atau dimanipulasi.
"Langkah ini diambil karena meningkatnya ancaman terhadap data pemerintah, termasuk kebocoran dan penyalahgunaan data sensitif,"kata Ika usai mengikuti kegiatan Local Government Blockchain Forum dan Festival 2024 di Bandung, Rabu (6/11/2024).
Menurutnya penerapan blockchain merupakan langkah besar untuk melindungi data pemerintah serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan sistem blockchain, setiap transaksi atau perubahan data akan tercatat secara permanen dan tidak bisa diubah, sehingga meminimalisir potensi manipulasi.
Teknologi blockchain menjadi alat yang sangat potensial untuk membawa perubahan besar dalam sistem pemerintahan untuk mewujudkan transparansi, efisiensi dan keamanan yang lebih baik.
"Blockchain akan memberikan keamanan tambahan bagi data warga, serta memastikan bahwa setiap transaksi atau perubahan data yang terjadi akan tercatat secara detail dan sulit untuk diubah tanpa izin,” katanya.
Baca Juga: Pemprov Jabar Beri Penghargaan Siddhakarya Bagi Belasan Perusahaan
Secara sederhana blockchain merupakan sebuah sistem pencatatan data yang terdesentralisasi dan aman yang memungkinkan berbagai pihak untuk melakukan transaksi dan menyimpan informasi secara terbuka dan transparan. Setiap transaksi yang tercatat akan disalin ke dalam jaringan yang saling terhubung sehingga data tersebut tidak dapat diubah atau dimanipulasi setelah tercatat.
"Karena sifat desentralisasi dan transparansi inilah blockchain menawarkan potensi yang sangat besar untuk memperbanyak memperbaiki banyak aspek dalam pemerintahan mulai dari sistem administrasi pengelolaan data publik hingga proses pengambilan keputusan," jelasnya.
Beberapa keunggulan utama dari teknologi ini antara lain transparansi yang tinggi keamanan data desentralisasi dan pengurangan ketergantungan pada pihak ketiga pengurangan potensi korupsi dan penyalahgunaan wewenang dan tentunya tadi efisiensi.
"Potensi blokchain dapat diterapkan pada penyimpanan data kependudukan Saya kira ini menjadi isu yang sangat penting kemudian pengelolaan keuangan dan pajak sertifikat tanah dan kepemilikan properti layanan publik dan perizinan," pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Rahmat Saepulloh
Editor: Amry Nur Hidayat
Tag Terkait: