BTN Sanggupi Permintaan Pemerintah yang Minta Program 3 Juta Rumah

Program populis pemerintahan Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 3 juta rumah yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah.

BTN pun menyambut baik rencana tersebut dan berjanji akan menaikkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Menteri PKP Maruarar Sirait menilai FLPP saat ini kuotanya sangat terbatas.

"Padahal, kredit macetnya kecil sekali. Sebetulnya program yang paling bagus adalah melakukan sesuatu yang semuanya senang sehingga kita bekerja dengan gembira. FLPP ini adalah program yang berhasil, dan kalau ada program dari jaman sebelumnya yang bagus, tidak apa-apa kita teruskan," kata Maruarar Sirait, dalam dialog interaktif sesi kedua Program 3 Juta Rumah, Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat yang diselenggarakan BTN Bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Jakarta.

Sebagai salah satu upaya untuk merealisasikan Program 3 Juta Rumah, Kementerian PKP memiliki rencana untuk meningkatkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi 800.000 unit rumah pada tahun 2025 dari saat ini 220.000 unit.

Rencana tersebut juga mendapat sinyal dukungan dari Kementerian Keuangan selaku pengatur anggaran negara.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, Program 3 Juta Rumah dilandasi keprihatinan Presiden Prabowo Subianto yang memiliki perhatian serius untuk menyisir masyarakat terbawah di Indonesia

"Misinya bukan hanya untuk membangun rumah, tetapi memberantas kemiskinan. Indonesia akan mencapai 100 tahun kemerdekaan, tapi masih banyak rumah yang tidak memiliki fasilitas mandi-cuci-kakus (MCK), sehingga orang buang air di sungai. Kami sebagai pejabat datang dan pergi, waktu yang kami punya itu singkat, sehingga kami tidak ingin main-main ketika mendapat mandat dari rakyat," katanya.

BTN juga menyampaikan kesiapannya untuk mendukung rencana Kementerian PKP menaikkan kuota FLPP.

"Kami menyambut baik ada upaya menaikkan kuota KPR Subsidi dari biasanya sekitar 200.000 menjadi 800.000. Kami sedang mendiskusikannya secara teknis untuk pelaksanaannya. Kami harap ini bisa menjadi keputusan presiden," kata Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu.