AS Ikut Tolak EUDR, Ketua Umum RSI: Indonesia Harus Percaya Diri!

Pemerintah Amerika Serikat (AS) belakangan ini diketahui menolak regulasi European Union Deforestation Regulation (EUDR) yang ditetapkan oleh Uni Eropa (UE). 

Sikap AS tersebut diungkapkan oleh Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu), Arif Harvas Oegroseno dalam seminar bertajuk “Indonesia’s Agricultural Industry Policies and The New European Union Regulation on Deforestation Free: Opportunities and Challenges” yang diselenggarakan oleh Rumah Sawit Indonesia (RSI) di Grand Ballroom JW Marriott, Medan, Rabu, (19/2/2025).

Arif, dalam kesempatan tersebut, membeberkan bahwa AS keberatan dengan kebijakan EUDR yang dinilai berpotensi diskriminatif terhadap produk pertanian dari negara lain, termasuk di antaranya kelapa sawit.

“Kenapa dan buat apa kami (AS) harus membuktikan ke kalian (UE) bahwa produk pertanian kami sudah sustainability?” kata Arif menirukan sikap tegas pemerintah AS tersebut.

Baca Juga: Menhut Soal Pembukaan Lahan Besar-besaran: Bukan Deforestasi, Hanya Maksimalkan Fungsi Hutan

Alhasil, pernyataan tersebut disambut antusias dari para peserta seminar yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan industri sawit baik dari dalam maupun luar negeri termasuk di antaranya dari para petani sawit.

Bahkan, Ketua Umum RSI, Kacuk Sumarto, mengaku terkejut dan senang dengan sikap AS yang sejalan dengan kekhawatiran Indonesia terhadap kebijakan UE tersebut.

“Saya pikir kita harus bisa percaya diri menghadapi EUDR ini. Kita harus buktikan bahwa sertifikasi ISPO kita sudah sangat lengkap dan mampu memastikan keberlanjutan produk sawit kita,” ujar Kacuk.

Baca Juga: Ikut Jejak Trump, Uni Eropa Segera Batasi Impor Komoditas Pangan

Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya menjalin kerja sama dengan Malaysia untuk bersama-sama mempromosikan sertifikasi keberlanjutan masing-masing negara seperti Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO) dan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), ke pasar global.

Akan tetapi, kata Kacuk, apabila Uni Eropa tetap bersikeras untuk menerapkan EUDR dengan sikap yang cenderung diskriminatif terhadap kelapa sawit, maka dia menyarankan Indonesia harus mulai mencari pembeli baru di luar pasar tradisional.

“Kita harus lebih giat membuka pasar ke negara-negara lain yang lebih terbuka terhadap produk sawit kita,” tegasnya.