Imbau Tak Kosongkan Rekening, Sejumlah Pejabat Yakinkan Dana Nasabah Bank DKI Aman

Bank DKI saat ini tengah menjalani proses pemulihan sistem yang menyebabkan gangguan layanan, terutama melalui aplikasi JakOne Mobile. Menanggapi kondisi ini, berbagai pihak seperti Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, DPRD DKI Jakarta, hingga Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia turut memberikan pernyataan resmi guna meredam keresahan publik. Mereka menegaskan bahwa dana dan data nasabah tetap aman, serta meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan keamanan dana nasabah Bank DKI. Ia menegaskan bahwa dana nasabah di seluruh cabang tetap dijamin oleh pihak bank. “Intinya, kami memberikan jaminan kepada nasabah Bank DKI di mana saja, di cabang apa saja, dananya dijamin oleh Bank DKI,” kata Pramono.

Senada dengan itu, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Andri Santosa, juga meminta nasabah untuk tetap tenang. Ia menjelaskan bahwa proses pemulihan sistem masih berlangsung, namun tidak ada dana yang hilang atau berkurang. "Nasabah Bank DKI tidak perlu khawatir karena memang dipastikan dana mereka 100 persen aman," ujarnya kepada wartawan.

Andri juga menyampaikan bahwa gangguan layanan ini bukan hanya melibatkan sistem internal Bank DKI, tetapi juga pihak eksternal seperti Bank Indonesia, BI Fast, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal serupa disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, yang mengatakan bahwa gangguan ini merupakan murni masalah teknis sistem, bukan masalah fundamental keuangan bank.

Sarman juga menyoroti peran strategis Bank DKI dalam mendukung perekonomian Jakarta. Ia menyebut Bank DKI tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan uang, tetapi juga memiliki kontribusi dalam pembangunan daerah serta program pemberdayaan UMKM yang telah banyak membantu masyarakat. Ia berharap masyarakat tidak terprovokasi ajakan untuk mengosongkan rekening karena hal tersebut dapat berdampak negatif pada ekonomi lokal.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, juga mengingatkan masyarakat agar tidak mengikuti ajakan untuk menarik dana secara massal. Ia menekankan bahwa Bank DKI adalah aset milik Pemprov DKI Jakarta yang selama ini memberikan dividen tertinggi bagi daerah. Menurutnya, ajakan untuk mengosongkan rekening justru merugikan daerah dan mengganggu upaya pemulihan layanan yang sedang dilakukan oleh pihak terkait.

Sebagai bentuk respons atas gangguan layanan digital, Bank DKI menyediakan alternatif layanan transaksi melalui seluruh kantor cabang dan cabang pembantu. Layanan tersebut mencakup transaksi tunai (setor dan tarik) untuk tabungan dan giro, pemindahbukuan antar rekening Bank DKI, hingga transfer antar bank melalui sistem SKNBI dan RTGS.

Tak hanya itu, nasabah juga bisa memanfaatkan lebih dari 750 unit ATM Bank DKI yang beroperasi 24 jam, tersebar di titik-titik strategis di Jakarta dan sekitarnya. Selain di ibu kota, jaringan ATM Bank DKI juga tersedia di kota-kota besar lain seperti Bandung, Semarang, Solo, Gresik, Sidoarjo, dan Lampung. Layanan transaksi juga bisa diakses melalui jaringan ATM Bersama dan ATM Prima.