RI-OECD Berkomitmen Jaga Komunikasi dengan Sektor Swasta

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI bersama Sekretariat OECD menyelenggarakan pertemuan strategis dengan sejumlah asosiasi bisnis utama di Indonesia di Jakarta pada Senin (5/5/2025).

Pertemuan untuk mempererat sinergi dan mendiskusikan langkah konkret dalam mendorong reformasi ekonomi nasional berstandar internasional itu merupakan bagian dari rangkaian kunjungan OECD ke Jakarta untuk mendorong dialog yang konstruktif dengan para pemangku kepentingan nasional.

Baca Juga: Menko Airlangga Apresiasi Kontribusi JCCI dalam Proyek MRT

Pertemuan ini bertujuan untuk menyampaikan perkembangan proses aksesi Indonesia, serta mendengarkan pandangan dan masukan dari pelaku usaha mengenai kebijakan ekonomi, regulasi bisnis, dan tantangan di lapangan. Pertemuan tersebut diharapkan akan memperluas pemahaman asosiasi mengenai proses aksesi Indonesia ke OECD.

"OECD bukan hanya tentang reformasi kebijakan, tetapi bagaimana kita bisa mendorong perubahan perilaku dan cara berpikir kita dalam menghasilkan kebijakan tersebut. Proses aksesi OECD ini merupakan bagian dari bagaimana kita bisa bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang sama," tutur Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi, selaku Wakil Ketua Sekretariat Tim Nasional OECD, dikutip dari siaran pers Kemenko Perekonomian, Selasa (13/5).

Proses aksesi Indonesia ke OECD merupakan tonggak penting dalam transformasi ekonomi nasional. Melalui keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, Indonesia dan OECD berupaya memastikan bahwa proses ini bersifat inklusif, adaptif, dan selaras dengan kepentingan pembangunan nasional. 

Penyelarasan kebijakan kode etik bisnis dengan standar OECD dapat berdampak pada peningkatan investasi dan juga pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh menggeliatnya sektor-sektor industri di Indonesia.

Pada kesempatan tersebut, OECD Head of South and Southeast Asia Division Alexander Bohmer mengungkapkan bahwa dirinya menghargai peran strategis dunia usaha dalam mendukung agenda reformasi Indonesia menuju keanggotaan penuh di OECD. 

Dalam menyelaraskan kebijakan domestik dengan standar internasional, partisipasi publik dan sektor swasta tentu sangat penting karena akan memperkuat fondasi kebijakan yang inklusif dan berorientasi pada pertumbuhan jangka panjang.

OECD sendiri memiliki wadah Business at OECD (BIAC) yang melibatkan komunitas bisnis dalam mengadvokasikan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pembangunan, dan kesejahteraan sosial.

Lebih lanjut, Deputi Edi menegaskan pentingnya sinergi antara Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam proses aksesi ini. Hal tersebut disambut baik oleh perwakilan asosiasi bisnis yang hadir, antara lain yakni KADIN, APINDO, IBC, HIPMI, dan IWAPI, dengan menyampaikan komitmen mereka dalam berkolaborasi mendukung agenda reformasi struktural dan kebijakan yang sejalan dengan standar OECD.

Tidak hanya menyampaikan aspirasi dan tantangan yang dihadapi dalam mengadopsi standar dan rekomendasi OECD, para perwakilan asosiasi juga mengapresiasi keterbukaan OECD dan Pemerintah Indonesia dengan melibatkan sektor swasta. 

Asosiasi berupaya memastikan bahwa pelaku usaha, khususnya sektor UMKM, memahami manfaat dari keanggotaan OECD dan mendapatkan ruang untuk berperan aktif dalam proses reformasi ini. 

Beberapa isu yang menjadi perhatian asosiasi di antaranya termasuk penyederhanaan regulasi, transparansi kebijakan, pemberdayaan UMKM, transformasi digital, serta kepastian hukum bagi investor.

Terkait digitalisasi, Sekretariat OECD menyampaikan bahwa hal tersebut sangatlah penting dalam proses reformasi kebijakan. Upaya membangun platform digital nasional untuk pelaporan, evaluasi, dan pemantauan kebijakan dinilai sebagai langkah krusial menuju tata kelola yang transparan dan terintegrasi.

Sebagai tindak lanjut, OECD dan pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga komunikasi dengan sektor swasta, termasuk melalui konsultasi publik dan mekanisme dialog berkala selama proses aksesi berlangsung. 

Kerja sama yang erat tersebut diharapkan dapat mempercepat transformasi Indonesia menuju perekonomian yang lebih terbuka, kompetitif, dan berkelanjutan, sesuai dengan prinsip-prinsip OECD.