Bioenergi Diakselerasi, Pemerintah Optimalkan Sampah Jadi Listrik di RUPTL

Pemerintah menargetkan kontribusi bioenergi mencapai 0,9 Gigawatt (GW) dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menyatakan bahwa bioenergi akan menjadi salah satu komponen penting dalam bauran pembangkit energi baru terbarukan (EBT) ke depan.

“Bioenergi, termasuk biomassa, biogas, dan waste to energy, kita address cukup besar dalam RUPTL ini, yakni hampir 1 tera atau 0,9 GW,” ujar Eniya dalam acara Human Capital Summit di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (4/6/2025).

Ia menjelaskan bahwa sebagian besar pemanfaatan biomassa akan dilakukan melalui skema co-firing pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang sudah ada. Selain itu, pengembangan pembangkit listrik tenaga sampah (waste to energy) disebut menjadi salah satu faktor keterlambatan finalisasi RUPTL.

Baca Juga: Pemerintah Tambah PLTU 6,3 GW hingga 2034, 3,2 GW Beroperasi Tahun Ini

“Berdasarkan proyeksi optimistis, potensi listrik dari sampah bisa mencapai sekitar 2 GW. Kalaupun lebih dari itu, kita sangat berbahagia dan PLN wajib menyerapnya,” ujar Eniya.

Sejalan dengan pengembangan tersebut, pemerintah tengah merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 Tahun 2018 tentang percepatan pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah. Revisi perpres itu akan memperluas cakupan pemanfaatan sampah, tidak hanya untuk listrik tetapi juga untuk menghasilkan biomassa, biogas, dan bahkan bahan bakar minyak (BBM) melalui proses pyrolysis terhadap sampah plastik.

Baca Juga: Dukung Dekarbonisasi, Sinar Mas Agro (SMAR) Siap Rambah Bisnis Biogas

“Saat ini sedang direvisi dan konsepnya ada tiga produk. Silakan nanti diberi izin di satu TPA tertentu, Anda bisa menghasilkan listrik, bisa menghasilkan biomassa, bisa menghasilkan biogas,” jelasnya.

Menurut Eniya, biogas dari timbunan sampah kini sudah dapat dikomersialkan melalui sistem perizinan daring (OSS) di bawah EBTKE. Saat ini, sudah ada tiga perusahaan yang memperoleh izin menjual biogas secara komersial dalam bentuk bottled gas.

Produk biogas tersebut telah digunakan sebagai substitusi LPG dan LNG, termasuk untuk kebutuhan industri. Pendistribusiannya telah dilakukan di wilayah Sumatra menggunakan sistem tube trailer.