Kemenperin Berkomitmen Jalankan Hilirisasi Industri di Indonesia Timur

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Andi Rizaldi menegaskan komitmen Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk menjalankan kebijakan hilirisasi industri.

Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah bahan baku dalam negeri, khususnya di wilayah Indonesia Timur yang masih memiliki potensi besar dalam upaya pengembangan industri manufaktur, termasuk sektor industri kecil dan menengah (IKM) dengan didukung ketersediaan sumber daya alam yang melimpah.

Baca Juga: Kemampuan Kontrol Laut Nusantara Jadi Faktor Terpenting Hadapi Tantangan Geopolitik di LCS

Misalnya, di Maluku, wilayah ini berhasil menumbuhkan industri penghasil minyak atsiri, hasil hutan non-kayu, dan hasil laut.

"Langkah strategis ini terbukti membawa dampak positif yang luas bagi perekonomian nasional, mulai dari peningkatan investasi, ekspor, dan tenaga kerja," ucap Andi, dikutip dari siaran pers Kemenperin, Jumat (20/6).

Guna mendukung pelaksanaan hilirisasi industri di wilayah Indonesia Timur, Kemenperin melalui salah satu unit kerjanya di bawah binaan BSKJI, yakni Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Ambon berperan aktif memberikan pelayanan jasa industri bagi pelaku usaha dan masyarakat setempat dan sekitar. Berbagai layanan yang tersedia di BSPJI Ambon, antara lain pembuatan ketel minyak atsiri, laboratorium pengujian kimia, mikrobiologi, kalibrasi, sertifikasi produk, pemeriksaan produk halal, serta konsultasi bagi pelaku usaha.

”Dalam lima bulan pertama tahun 2025, BSPJI Ambon telah melayani berbagai jenis pengujian produk, kalibrasi, sertifikasi, perancangan peralatan industri, sampling pengujian kualitas udara serta pemeriksaan kehalalan produk. Hal ini menunjukkan layanan BSPJI Ambon yang mendukung pengembangan industri di kawasan timur Indonesia,” tutur Andi.

Kepala BSPJI Ambon Sony Fitriajaya menyampaikan, pihaknya berkomitmen untuk terus memperkuat layanan BSPJI Ambon sebagai pusat layanan industri yang dapat menjawab kebutuhan pelaku usaha di Indonesia Timur. ”Dengan memaksimalkan fasilitas dan program yang ada, kami berharap dapat mendorong pertumbuhan industri manufaktur, IKM, dan pengolahan hasil laut yang berkelanjutan, sehingga memberikan dampak positif bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat setempat,” ujar Sony.

Beberapa waktu lalu, sejumlah Anggota Komisi VII DPR RI meninjau BSPJI Ambon, yang juga turut dihadiri Kepala BSKJI. Para legislator ini berharap kepada BSPJI Ambon dapat berperan untuk memperkuat pemerataan industri di wilayah Indonesia Timur. Apalagi, potensi perikanan di wilayah ini baru dimanfaatkan sekitar 16,3 persen, sehingga masih terbuka peluang besar untuk pengembangan industri pengolahan hasil laut yang dapat meningkatkan nilai tambah produk lokal.

Ketua tim kunjungan kerja Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, menegaskan pentingnya pemerataan industri yang adil dan berkelanjutan di Indonesia Timur. Ia mendorong BSPJI Ambon untuk terus memperluas layanan demi mendukung pengembangan industri dan ekonomi kreatif, khususnya bagi UKM dan pelaku usaha lokal.

Kunjungan ini juga diisi dengan peninjauan langsung produk IKM serta workshop pembuatan ketel minyak atsiri dan laboratorium pengujian dan kalibrasi. Sinergi antara Komisi VII DPR RI dan Kemenperin diharapkan dapat mendorong pertumbuhan industri yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia Timur.

“Semoga kunjungan ini menjadi awal sinergi yang lebih erat antara Komisi VII DPR RI dan Kementerian Perindustrian dalam memajukan sektor industri di wilayah Timur Indonesia,” ujar Rahayu.

Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk membuka peluang pengembangan industri manufaktur, IKM, dan pengolahan hasil laut yang berkelanjutan, memperkuat perekonomian daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia Timur.