Wamenkop Khawatir Koperasi Desa Untung Tapi Tak Turunkan Angka Kemiskinan

Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono merasa khawatir tanpa data yang akurat, operasionalisasi koperasi desa kurang efektif untuk mengurangi kemiskinan di desa, tanpa benar-benar menyentuh akar masalahnya.

Dirinya menyampaikan kekhawatiran tersebut dalam Rapat Kerja antara Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan Komisi VI DPR RI yang berlangsung di Gedung Nusantara II, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Persiapan Peluncuran Hampir Final, Menkop Pastikan Kopdes Merah Putih Bukan Koperasi Biasa

“Saya khawatir koperasi desa ini untung, tapi tidak menurunkan angka kemiskinan,” ujar Ferry yang juga merupakan Koordinator/Ketua Pelaksana Harian Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dikutip dari siaran pers Kemenkop, Kamis (17/7).

Kekhawatiran ini muncul karena desa belum memiliki sistem data yang dapat menjadi parameter kebutuhan masyarakat desa secara spesifik.

Ferry menegaskan bahwa data desa yang presisi harus menjadi pedoman dasar dalam perumusan dan pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih. 

Lebih jauh lagi, ia menyatakan bahwa data yang akurat akan sangat dibutuhkan oleh seluruh lini pemerintah dalam menyusun kebijakan publik. “Jangan sampai kebijakan dibuat hanya berdasarkan asumsi atau data semu,” tegasnya.

Dalam paparannya, Ferry mencontohkan bagaimana Presiden Tiongkok Xi Jinping berhasil menurunkan angka kemiskinan dalam waktu lima tahun melalui strategi berbasis data desa yang sangat terukur. 

“Dengan data presisi, mereka tahu secara rinci siapa yang miskin dan apa intervensi yang tepat. Ini menjadi praktik yang patut kita pelajari,” tambah Ferry.

Ia juga menyoroti bagaimana berbagai program pengentasan kemiskinan di Indonesia seperti dana desa, bantuan langsung tunai, dan bantuan sosial belum optimal hasilnya karena tidak dibarengi dengan akurasi data sasaran. 

“Sama halnya dengan koperasi desa. Kita ingin koperasi ini hadir sebagai solusi, tapi harus dimulai dari pemetaan masalah secara presisi,” katanya.

Oleh karena itu, Ferry mengajak Komisi VI DPR RI untuk bersama-sama menyusun sebuah roadmap nasional penguatan koperasi desa yang berbasis data. Ia mengusulkan agar forum diskusi bersama dalam bentuk simposium digelar guna merumuskan pentingnya data presisi sebagai fondasi kebijakan. 

“Mohon ini jadi catatan penting dalam rapat dengar pendapat hari ini bahwa kita perlu forum bersama untuk membahas urgensi data pedesaan yang presisi,” katanya.

Rapat kerja ini menegaskan bahwa arah pembangunan koperasi desa tidak bisa dilepaskan dari validitas dan integritas data. Sinergi antara pemerintah dan parlemen menjadi kunci agar koperasi desa tidak hanya menjadi instrumen ekonomi, melainkan menjadi bagian dari strategi besar pengentasan kemiskinan nasional.

Sejumlah rekomendasi rapat kerja mencakup:

Komisi VI DPR RI meminta peta jalan dalam model Tripola Kebijakan Koperasi Desa Merah Putih; Komisi VI DPR RI mendukung Kementerian Koperasi mengadakan simposium penyusunan Peta Jalan "Tripola" KDMP dan Data Desa/Kelurahan Presisi sebagai data dasar KDMP.

Kemudian Komisi VI DPR RI mendukung Kementerian Koperasi masuk klasifikasi Kementerian Negara Kelompok II dan akan mengomunikasikan kepada Pimpinan DPR untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden.

Dalam rapat dibahas penguatan pengawasan program Kopdes/Kel Merah Putih, Kemenkop bersama Komisi VI DPR RI menekankan pentingnya peran aktif DPR dalam mengawal operasionalisasi di lapangan. 

DPR mendorong agar program ini tidak sekadar administratif, namun memiliki dampak nyata bagi masyarakat desa, dengan pengawasan dan pendampingan yang intensif serta penyusunan roadmap berbasis temuan lapangan.