Bukan Cuma Angka, Misbakhun Sebut Stimulus Rp24 Triliun buat Bantalan Krisis!

Misbakhun, Ketua Komisi XI DPR RI menyoroti urgensi pemerintah dalam memberikan dorongan fiskal melalui program stimulus senilai Rp24,4 triliun guna menjaga daya beli masyarakat bawah dan menstabilkan ekonomi nasional.

Dalam gelaran Indonesia Re International Conference 2025, Misbakhun memaparkan bahwa kondisi ekonomi di Indonesia penuh ketidakpastian.

"Ini pasal keuangan penuh ketidakpastian baru. Ada situasi-situasi yang memang harus kita perkirakan ini berlangsung berapa lama. Siapa yang akan membalik ketidakpastian? Coba kita balikkan ke demikian berapa tahun terakhir," tuturnya pada Selasa, (22/7/2025).

Baca Juga: Misbakhun: Kebijakan Cukai Tinggi Berpotensi Tekan Daya Beli dan Turunkan Penerimaan Negara

Menurutnya, meskipun inflasi Indonesia bisa dijaga tetap rendah, pendekatan tersebut tidak selalu menjadi kebijakan paling tepat dalam menghadapi situasi ekonomi yang penuh tekanan.

"Kita memang bisa menjaga inflasi tetap rendah. Tapi apakah pilihan pada kebijakan inflasi yang rendah itu adalah sebuah pilihan yang terbaik? Apakah sudah saatnya kita kemudian merelate-kan kembali inflasi itu tidak pada sebuah disiplin inflasi yang rendah? Pemerintah berusaha memberikan dorongan. Dengan sebuah paket stimulus," pungkasnya.

Tercatat, dorongan yang diberikan pemerintah berupa stimulus ekonomi senilai Rp24,4 triliun, jika dirincikan menjadi Rp23,59 triliun berasal dari APBN dan Rp850 miliar dari non APBN.

Misbakhun menjelaskan bahwa bentuk intervensi yang berupa paket diskon transportasi, diskon tarif, jalan tol, kemudian bantuan subsidi upah, perpanjangan diskon, iuran jaminan kesehatan, dan penebalan bansos ini ditujukan untuk melindungi daya beli masyarakat dan dunia usaha, serta stabilisasi ekonomi.

"Untuk apa? Untuk memberikan bantalan sosial kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang beruntung di dalam sebuah ekosistem ekonomi dan pemerintah ingin melakukan intervensi. Banyak paket yang diberikan," ujarnya.

Tercatat belanja bansos menjadi pengeluaran terbesar yakni Rp11,93 triliun yang dirincikan untuk tambahan kartu sembako dan bantuan pangan.

Baca Juga: Sri Mulyani Buktikan APBN Jadi Tameng Ekonomi Indonesia Saat Dunia Dilanda Krisis

Disusul oleh bantuan subsidi upah sebesar Rp10,72 triliun pada bulan Juni 2025 yang jika dirincikan Rp300 ribu untuk 17,3 juta pekerja atau buruh.

Selain itu, ada pula diskon transportasi berupa diskon tiket kereta 30%, tiket pesawat 10%, dan diskon tiket angkutan laut 50% yang tercatat pada periode 5 Juni hingga 31 Juli 2025 senilai Rp940 miliar, diskon tarif tol senilai Rp650 miliar pada periode 5 Juni hingga 31 Juli 2025, dan perpanjang diskon iuran JKK senilai Rp200 miliar.