KLH Gandeng 41 Rektor, Wujudkan Kebijakan Lingkungan Berbasis Sains

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), menggandeng Forum Rektor Indonesia untuk memperkuat sinergi antara dunia akademik dan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup yang ilmiah, adil, dan berkelanjutan.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa keberlanjutan ekologis harus menjadi landasan utama pembangunan nasional.

“Pembangunan hari ini harus berpijak pada keseimbangan ekologis dan martabat manusia. Kita tidak bisa melanjutkan sistem yang menomorduakan keberlanjutan,” ujar Hanif dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (29/7/2025).

Baca Juga: KLH Ultimatum 33 Usaha di Puncak: Bongkar Bangunan Sebelum Akhir Agustus

Hanif mengatakan, 80–90% kebijakan KLH/BPLH disusun berdasarkan kajian ilmiah, sehingga keterlibatan akademisi sangat penting untuk mendukung penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan proses persetujuan lingkungan.

“Menteri tidak bisa bekerja hanya dengan opini. Setiap keputusan harus ditopang oleh sains. Kampus adalah mesin penggerak dan penguat landasan ilmiah negara,”ujarnya.

Dia mengatakan, salah satu tantangan besar yang diangkat adalah minimnya kapasitas pengawasan lingkungan, di mana satu pengawas sering menangani lebih dari 160 unit kegiatan.

Baca Juga: Tak Miliki Izin dan Cemari Lingkungan, Pabrik Baja Ini Disanksi KLH

Untuk mengatasi hal ini,  pentingnya keterlibatan universitas dalam audit lingkungan, validasi data, dan pengawasan berbasis kajian independen. Keahlian dari berbagai disiplin ilmu juga diperlukan dalam penegakan hukum lingkungan hidup.

“Penegakan hukum lingkungan hidup bukan pekerjaan sembarangan. Kita butuh ahli hukum lingkungan, ahli biologi, geospasial, kimia, hingga sosial. Semua harus berbasis data dan bisa dipertanggungjawabkan di pengadilan maupun publik,” jelasnya.

Dalam forum tersebut, ditandatangani nota kesepahaman yang mencakup pembentukan konsorsium riset tematik lingkungan, pengembangan kurikulum hijau, dan penerapan indikator kampus berkelanjutan. Kerja sama ini menandai langkah sistemik untuk menjawab krisis lingkungan secara integratif antara KLH/BPLH dan akademia.

Baca Juga: Izin Lingkungan Dicabut, KLH Tindak 21 Usaha di Kawasan Puncak

Menurut data terbaru, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2024 mencapai 71,79 (kategori “baik”), namun belum merata karena hanya 127 dari 514 kabupaten/kota memiliki RPPLH. Dukungan teknis dari perguruan tinggi diharapkan mempercepat penyusunan dokumen tersebut di seluruh wilayah Indonesia.

KLH/BPLH juga mempersiapkan program rehabilitasi mangrove pasca‑mandat Badan Restorasi Gambut dan Mangrove yang berakhir pada 31 Desember 2024. Dari total 3,7 juta hektare mangrove, 1 juta hektare masih perlu direhabilitasi. Program ini akan melibatkan kampus, komunitas lokal, dan mitra internasional.

Dalam era Industri 5.0, forum menekankan nilai bahwa teknologi harus bersinergi dengan kemanusiaan dan keberlanjutan. Hanif menyebut bahwa teknologi harus berfungsi sebagai mitra bagi manusia dan lingkungan.

Baca Juga: 5 Fakta Emisi Batubara yang Jadi Sorotan KLH, Polusinya Lebih Mematikan

“Teknologi tidak boleh lagi jadi alat dominasi. Ia harus jadi mitra manusia dalam menciptakan masa depan yang harmonis dengan ekosistem,” tuturnya.

Forum Rektor di tetapkan sebagai agenda tahunan, dengan forum regional lanjutan yang berfokus pada ekoregion dan karakteristik lokal. Upaya ini sejalan dengan misi KLH/BPLH membangun sistem pengelolaan lingkungan berbasis ilmu pengetahuan dan keadilan.

KLH/BPLH mengajak semua pihak—individu, komunitas, industri, sekolah, hingga media—untuk turut serta dalam pemulihan lingkungan. Dengan dukungan akademik dan semangat kolaboratif lintas sektor, KLH/BPLH optimistis Indonesia mampu menghadapi krisis iklim secara tangguh dan ilmiah menuju Indonesia Emas 2045.