Indonesia Rentan Perubahan Iklim, PDB Terancam

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan Indonesia merupakan salah satu negara paling rentan terhadap perubahan iklim.

Hal ini disampaikan Menko Airlangga dalam keynote speech pada Green Impact Festival 2025 yang diselenggarakan di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Pertamina NRE Gaet Raksasa Energi Prancis Kembangkan e-Fuel Global

"Mayoritas masyarakat tinggal di pesisir yang rawan bencana. Ini bukan lagi isu, tetapi ini adalah real, di mana akibat krisis iklim ini dampaknya bisa mencapai lebih dari 6% PDB pada tahun 2060," ungkapnya, dikutip dari siaran pers Kemenko Prekonomian, Selasa (29/7).

Melalui kesempatan tersebut, Menko Airlangga menyampaikan pentingnya transisi energi sebagai bagian dari strategi nasional dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan.

Menurutnya, sektor energi menyumbang porsi terbesar emisi gas rumah kaca, sementara konsumsi energi nasional masih 75% bergantung pada energi fosil. Oleh karena itu, dekarbonisasi sektor ketenagalistrikan dan transisi menuju energi baru dan terbarukan (EBT) menjadi sangat krusial.

Saat ini, Pemerintah telah menyusun peta jalan menuju Net Zero Emission (NZE) dengan fokus transisi energi pada enam pilar strategis utama, yaitu pengembangan EBT, elektrifikasi, efisiensi energi, Carbon Capture and Storage (CCS), teknologi energi bersih, dan reformasi kebijakan energi.

Potensi EBT Indonesia yang mencapai lebih dari 1.000 GW harus dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung transformasi energi hijau. Salah satu upaya besar yakni pembangunan Green Super Grid sepanjang 70.000 km yang akan menghubungkan sumber EBT di daerah terpencil ke pusat konsumsi, menurunkan biaya sistem, dan mendorong ekspor listrik bersih

Dalam pidatonya, Menko Airlangga juga menekankan pentingnya hilirisasi industri hijau sebagai motor pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satu keberhasilan yang dicatat di antaranya berupa capaian bauran energi bioenergi sebesar 14,1% pada 2024, mendekati target nasional 23% di tahun 2025.

Selain itu, Menko Airlangga juga menyoroti perlunya kolaborasi lintas sektor untuk pembiayaan transisi energi. Dengan keterbatasan ruang fiskal, hanya 30% kebutuhan yang bisa dipenuhi oleh APBN dan BUMN.

Oleh karena itu, diperlukan partisipasi sektor swasta, green bonds, dan blended finance, selain dari komitmen global yang telah diterima melalui inisiatif JETP dan AZEC. Atas dasar hal tersebut, Pemerintah berkomitmen untuk fokus pada eksekusi yang efektif agar dapat mempercepat proyek transisi energi nasional.

Di hadapan peserta yang didominasi oleh generasi muda, Menko Airlangga menggarisbawahi bahwa transisi energi bukan hanya soal teknologi dan kebijakan, tapi juga tentang kesiapan sumber daya manusia.

Pemerintah menetapkan target peningkatan proporsi tenaga kerja hijau hingga 3% pada 2029, yang akan dicapai melalui pemetaan kompetensi hijau, penyesuaian kurikulum vokasi, pembangunan lembaga pelatihan di daerah penghasil energi, penguatan tenaga pengajar, dan integrasi database SDM hijau nasional.

“Dengan semangat kebersamaan dan komitmen ini, kita pastikan transisi energi menjadi momentum untuk Indonesia tangguh, hijau, dan berkeadilan. Jadi bayangkan kalau seluruh desa mandiri energi, itu akan mendorong industri panel surya, akan mendorong industri kabel, akan mendorong kekuatan energi kita, dan itu otomatis juga mempercepat daripada net zero emission kita. Oleh karena itu, sekali lagi saya apresiasi acara Green Impact Festival 2025,” pungkas Menko Airlangga.