Greenpeace: Potensi Pajak Sektor Lingkungan Capai Rp200 Triliun

Greenpeace Indonesia menyebut potensi penerimaan negara dari sektor iklim, energi, dan lingkungan bisa menembus lebih dari Rp200 triliun per tahun. Ketua Tim Kampanye Sosial & Demokrasi Greenpeace Indonesia, Muharram Atha Rasyadi, mengatakan dana sebesar itu dinilai cukup untuk membiayai transisi energi bersih dan program pemulihan lingkungan.

Atha mengatakan angka tersebut muncul dari proyeksi berbagai skema pajak progresif yang dapat diterapkan pemerintah. Skema itu antara lain pajak karbon, pajak kekayaan untuk kelompok superkaya, pajak produksi batubara, hingga pajak atas kehilangan keanekaragaman hayati (biodiversity loss tax).

“Kalau dilihat dari hitung-hitungannya, potensi lebih dari Rp200 triliun ini sebagian besar berasal dari sektor iklim dan lingkungan. Angka ini bisa menjadi sumber pendanaan yang sangat signifikan,” ujar Atha dalam diskusi publik Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Selasa (12/8/2025).

Baca Juga: Airlangga: Transisi Energi Kunci Swasembada dan Ekonomi Hijau

Menurutnya, penerapan pajak progresif di sektor lingkungan tidak hanya menjadi instrumen fiskal, tetapi juga alat perjuangan untuk menyelamatkan bumi. 

Dengan dana tersebut, kata Atha, pemerintah dapat mempercepat pencapaian target bauran energi terbarukan, memperbaiki kerusakan ekosistem, dan melindungi masyarakat yang rentan terdampak krisis iklim.

“Selama ini, alasan yang sering muncul ketika transisi energi dipertanyakan adalah kurangnya anggaran. Padahal, jika potensi ini digarap, kita punya sumber dana yang kuat tanpa membebani masyarakat kelas menengah dan bawah,” tegasnya.

Baca Juga: Mendorong Pertumbuhan Inklusif Lewat Inovasi, Industrialisasi, dan Transisi Energi

Greenpeace berharap pemerintah segera menindaklanjuti kajian ini dengan langkah konkret, agar peluang pendanaan dari sektor lingkungan tidak hanya menjadi wacana.