Kredit Foto: Uswah Hasanah
PT PepsiCo Indonesia Foods and Beverages (PepsiCo Indonesia) menjalin kerja sama strategis dengan Indonesia Packaging Recovery Organization (IPRO) dan Bali Waste Cycle (BWC) untuk memperkuat pengelolaan sampah kemasan pascakonsumsi. Kolaborasi ini sejalan dengan target pemerintah mengurangi sampah produsen sebesar 30% pada 2029 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri LHK No. 75/2019.
Peresmian kerja sama berlangsung dalam media briefing dan talkshow bertajuk “Towards Circularity: Tackling Waste Management Challenge Through Multi-Stakeholder Collaboration” pada Selasa (26/8/2025), yang turut dihadiri perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).
Gabrielle Angriani Johny, Direktur Government Affairs and Corporate Communications PepsiCo Indonesia, menegaskan komitmen perusahaan menerapkan Extended Producer Responsibility (EPR) sejak tahun pertama beroperasi di Indonesia.
Baca Juga: Danantara Pegang Kendali, Rantai Birokrasi Waste to Energy Dipangkas
“Tahun ini, kami mulai bekerja sama dengan IPRO dan Bali Waste Cycle untuk melakukan pengumpulan dan daur ulang kemasan pascakonsumsi dari produk Lay’s, Cheetos, dan Doritos,” ujarnya.
IPRO mencatat telah mengumpulkan lebih dari 19 ribu ton sampah terpilah pada periode 2021–2024, termasuk 1.917 ton kemasan multilayer plastic (MLP). Sampah tersebut diolah menjadi berbagai produk daur ulang, seperti bahan baku kemasan detergen, karpet talang, dan pallet gudang.
“Kolaborasi dengan PepsiCo Indonesia menunjukkan bagaimana kepatuhan EPR dapat dijalankan sektor swasta sekaligus menciptakan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi,” kata Reza Andreanto, General Manager IPRO.
Sementara itu, Direktur BWC Olivia Anastasia Padang menekankan pihaknya fokus mengolah plastik bernilai rendah menjadi furnitur dan kaki palsu bagi penyandang disabilitas.
“Dengan adanya insentif, rantai pasok menjadi lebih hidup. Sampah yang dulunya tidak bernilai kini bisa menjadi komoditas,” ujarnya.
BWC juga menerima pendanaan USD 20.000 dari program PepsiCo Greenhouse Accelerator (GHAC) APAC 2025 untuk memperkuat kapasitas daur ulang.
Baca Juga: Prabowo Desak Penyelesaian Masalah Sampah, Perpres Waste to Energy Segera Terbit
KLH menilai inisiatif multipihak ini mendukung percepatan ekonomi sirkular nasional. “Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan produsen sangat penting untuk mencapai target pengurangan sampah,” kata Agus Rusly, Direktur Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkular, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengendalian Lingkungan (BPLH) Republik Indonesia.
Selain pengelolaan sampah, PepsiCo Indonesia menegaskan keberlanjutan sebagai strategi jangka panjang, termasuk di fasilitas produksinya di Cikarang, Jawa Barat, yang mulai beroperasi Juni 2025.
Reza Andreanto menambahkan, skema insentif IPRO berbasis volume pengumpulan dirancang untuk memastikan kepastian harga dan pasokan. Skema ini memungkinkan pelaku seperti BWC meningkatkan kapasitas daur ulang hingga berlipat ganda, sekaligus membuka peluang investasi di sektor daur ulang.
“Kami menjadi connecting the dots antara produsen, sektor informal, dan industri daur ulang sehingga tercipta ekosistem ekonomi sirkular yang sehat,” ujarnya.
Ke depan, IPRO bersama KLH akan memperluas skema insentif agar mencakup lebih banyak produsen dan pelaku industri, sehingga potensi nilai ekonomi dari sampah kemasan dapat dioptimalkan sekaligus mendukung target nasional pengurangan sampah 2029.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Uswah Hasanah
Editor: Amry Nur Hidayat