ISMO 2025: Target Mobilitas Hijau Realistis, Skema Langganan Baterai Jadi Solusi Harga EV

Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai target percepatan mobilitas berkelanjutan yang dipaparkan dalam laporan Indonesia Sustainable Mobility Outlook (ISMO) 2025 cukup realistis, meski infrastruktur kendaraan listrik di Indonesia masih minim.

Koordinator Riset Manajemen Permintaan Energi IESR, Faris Adnan, menyatakan pencapaian target bergantung pada prioritas serta keberpihakan pemangku kepentingan. Ia menegaskan transisi menuju sistem transportasi rendah emisi memerlukan waktu dan tidak bisa instan.

“Ya cukup realistis, akan tetapi semua kembali ke prioritas dan keberpihakan dari pemangku kepentingan yang ada, dan perubahan itu perlu ada transisi jadi semua pun butuh waktu,” ujar Faris saat dikonfirmasi Warta Ekonomi, Kamis (4/9/2025).

Baca Juga: IESR Sebut Investasi EBT RI Lambat, Anak Buah Rosan: Investor Masih ‘Wait and See’

Menjawab tantangan keterjangkauan harga kendaraan listrik, Faris menyebut salah satu solusi adalah penerapan layanan berlangganan baterai. Skema ini dinilai dapat menurunkan hambatan harga karena masyarakat membeli kendaraan listrik tanpa harus menanggung biaya penuh baterai.

“Salah satu solusi yang ada adalah untuk menggunakan layanan berlangganan baterai di pembelian kendaraan listrik. Saya melihat kalau kendaraan listrik ini kurang diminati juga karena harga jualnya rendah, ketika kita pakai sistem langganan baterai, berarti masyarakat menjual dan membeli kendaraan listrik bekas berdasarkan dari kondisi kendaraan bukan dari kondisi baterai,” jelasnya.

Selain itu, ia menekankan perlunya insentif pemerintah yang diarahkan tidak hanya ke konsumen, tetapi juga menyentuh integrasi rantai pasok industri kendaraan listrik di dalam negeri.

Baca Juga: IESR: Indonesia Harus Bangun Industri PLTS Terintegrasi

“insentif juga perlu diarahkan untuk berkaitan dengan integrasi rantai suplai yang ada di industri kendaraan listrik,” tuturnya.

Faris menilai kebijakan insentif pemerintah memiliki peran krusial dalam mendorong adopsi kendaraan listrik di Indonesia. Data menunjukkan, pada 2024 sebanyak 84 persen motor listrik dan 96 persen mobil listrik dibeli melalui skema insentif.

“Sangat penting ya, baik di segmen roda dua maupun roda empat. Berdasarkan data yang kami punya, pada tahun 2024, 84% motor listrik dibeli menggunakan insentif, dan 96% mobil listrik dibeli menggunakan insentif juga. Insentif yang dimaksud di sini berupa potongan Rp7 juta untuk motor listrik maupun potongan PPN atau biaya impor untuk mobil listrik,” ujarnya.

Faris mengungkapkan, dampak insentif terlihat jelas saat subsidi pembelian motor listrik dihentikan. Pada triwulan I 2025, penjualan motor listrik anjlok hingga 80 persen dibanding periode yang sama pada 2024.

“Kita juga dapat melihat dampaknya, saat potongan untuk pembelian motor listrik diberhentikan, penurunan penjualan motor listrik pada Q1 2025 mencapai 80% jika dibandingkan pada periode yang sama di tahun sebelumnya,” paparnya.

Baca Juga: IESR Desak Prabowo-Gibran Segera Rancang Strategi Transportasi Rendah Emisi

Selain insentif, tantangan lain muncul pada pembangunan infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik. Menurut Faris, saat ini stasiun pengisian daya masih terkonsentrasi di Jawa dan Bali karena sebagian besar pengguna kendaraan listrik berada di wilayah tersebut.

“Infrastruktur pengisian daya EV dan EV sendiri memang merupakan masalah ayam dan telur. Calon pembeli ragu membeli EV karena sulit mencari infrastruktur, sedangkan investor juga tidak mau investasi di infrastruktur pengisian daya EV kalau tidak banyak EV di jalan raya. Selain itu dalam hal infrastruktur pengisian daya ini, kemampuan dan keandalan dari jaringan listrik juga perlu dipastikan,” jelasnya.