INDEF: Anggaran MBG Terlalu Dominan, Pos Pendidikan dan Kesehatan Tertekan

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai alokasi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 terlalu besar dan berisiko menimbulkan tumpang tindih penggunaan dana.

Kepala Pusat Ekonomi Digital dan UMKM INDEF, Izzudin Farras, menyebut anggaran MBG mencapai Rp335 triliun pada 2026, atau hampir 10 persen dari total belanja RAPBN senilai Rp3.700 triliun. 

“Kalau ditambah alokasi dari pos kesehatan dan dukungan program lain, anggaran MBG sebenarnya lebih dari Rp360 triliun,” ujarnya dalam diskusi publik, dikutip Sabtu (6/9/2025).

Baca Juga: INDEF: Tanpa Indikator Makro, Ekonomi Syariah RI Hanya Jadi Label

Farras menjelaskan, program MBG juga masuk dalam porsi anggaran kesehatan tahun depan melalui program makanan bergizi bagi ibu hamil, menyusui, dan balita senilai Rp24,7 triliun. Kondisi ini menimbulkan risiko duplikasi dengan anggaran pendidikan yang sudah mencakup penerima manfaat serupa. 

“Apabila ada tumpang tindih, seharusnya bisa dihemat hingga Rp24,7 triliun untuk dialihkan ke pos lain yang lebih mendesak,” katanya.

Menurut Farras, porsi anggaran yang terlalu dominan untuk MBG berpotensi mengorbankan sektor lain yang juga krusial. Ia menyoroti masih adanya masalah kesejahteraan guru, keterbatasan infrastruktur sekolah, dan kebutuhan di bidang kesehatan yang belum terjawab. 

“Padahal, anggaran sebesar itu seharusnya bisa lebih merata untuk menyelesaikan persoalan pendidikan dan kesehatan yang mendesak,” ucapnya.

Ia menambahkan, dalam RAPBN 2026, program MBG mengambil 44,2 persen anggaran pendidikan. 

“Ini tidak mencerminkan prioritas yang seimbang. Sektor pendidikan bukan hanya soal makanan bergizi, tapi juga kualitas guru dan fasilitas belajar,” kata Farras.

Baca Juga: Investasi Capai Rp38 Triliun, Infrastruktur MBG Ditarget Rampung November 2025

INDEF menilai DPR dan pemerintah perlu mencermati risiko pemborosan anggaran apabila MBG tetap dijalankan tanpa evaluasi tata kelola yang lebih baik. Farras mengingatkan, kasus keracunan makanan yang sudah terjadi dalam delapan bulan pelaksanaan MBG seharusnya menjadi alarm untuk perbaikan program.

“Jangan sampai program yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia justru menimbulkan masalah baru karena anggaran yang membengkak dan tidak terkelola dengan baik,” ujarnya.