APBD Perubahan 2025: Dedi Mulyadi Gandakan Anggaran Infrastruktur Jadi Rp4,9 Triliun!

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengambil langkah berani dengan menggandakan anggaran infrastruktur dalam APBD Perubahan 2025. Dari semula Rp2,1 triliun pada APBD murni, kini alokasi infrastruktur melonjak lebih dari dua kali lipat menjadi Rp4,9 triliun.

Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Herman Suryatman, menegaskan bahwa lonjakan ini bukan sekadar angka, melainkan cerminan komitmen pemerintah provinsi untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat.

“Kebutuhan dasar masyarakat semuanya kami atensi. Dari angka-angka ini terlihat jelas keseriusan dan komitmen Pemda,” ujarnya saat PressTalk di Gedung Sate, Selasa (23/9/2025).

Tidak hanya sektor infrastruktur, beberapa bidang penting lain juga mendapat perhatian serius. Anggaran kesehatan meningkat Rp81,3 miliar sehingga total menjadi Rp2,5 triliun. Ketahanan pangan naik Rp64,2 miliar menjadi Rp767 miliar. Sementara itu, pendidikan yang selama ini menyerap porsi terbesar tetap mengalami kenaikan Rp120 miliar dengan total Rp11,3 triliun.

Langkah ini dinilai strategis karena infrastruktur merupakan tulang punggung pembangunan daerah. Jalan yang lebih baik, jembatan yang kokoh, dan fasilitas publik yang memadai akan mempercepat distribusi barang, menurunkan biaya logistik, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Namun, di balik peningkatan belanja tersebut, tantangan juga menanti di sisi pendapatan daerah. Pemprov Jabar menargetkan penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mencapai Rp9,7 triliun.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Bongkar Borok Proyek Perumahan: dari Gratifikasi hingga Nasib Warga Miskin

"Strategi pemutihan tunggakan pajak kendaraan bermotor yang digagas Pak Gubernur diyakini dapat menjadi pendorong utama realisasi target tadi," ujarnya.

Menurutnya, dengan kebijakan ini, publik tentu menaruh harapan besar agar lonjakan anggaran benar-benar berdampak nyata di lapangan, bukan sekadar angka dalam laporan keuangan. Masyarakat menanti jalan yang lebih mulus, fasilitas kesehatan yang lebih layak, hingga ruang pendidikan yang lebih berkualitas.

Kebijakan berani ini juga menunjukkan bahwa Jawa Barat sedang bersiap melompat lebih jauh dalam pembangunan.

"Kini tinggal bagaimana eksekusi di lapangan berjalan efektif, transparan, dan bebas dari praktik pemborosan agar dana Rp4,9 triliun tersebut benar-benar kembali untuk kepentingan rakyat," pungkasnya.