Gak Bisa Atasi Masalah Keracunan? DPR Sebut Sertifikasi SPPG Rawan Diperjualbelikan

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi NasDem, Irma Suryani Chaniago menilai Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bukan solusi yang tepat dalam menanggulangi masalah keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Irma, kalaupun ingin mengeluarkan sertifikasi untuk calon Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) seharusnya bekerja sama dengan Kementerian kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

“Untuk melakukan kontrol itu, Kementerian Kesehatan dan turunannya di bawah ini adalah dinas-dinas kesehatan. Jadi setiap SPPG yang mau kontrak kerja, dia harus lulus dulu nih yang dua (higienis dan sanitasi) tadi. Ya yang akan memverifikasi itu adalah Dinas Kesehatan dan BPOM di daerah. Jadi ada dua institusi di situ. Jadi nggak main-main ini, enggak cuman kertas sertifikasi. Kalau itu yang bapak lakukan lagi, ambrol lagi. Yakin, pak,” ujar Irma dalam rapat Komisi IX DPR, dikutip Kamis (2/10/2025).

Baca Juga: Kelanjutan Kasus Penganiayaan Dua Wartawan saat Meliput Praktik MBG Dianiaya

Irma pun menegaskan jika tak menggandeng Kemenkes dan BPOM, sertifikasi tersebut rawan diperjualbelikan.

“Sertifikat higienis itu dijual antara Rp5 juta sampai Rp10 juta per lembar untuk satu sertifikasi higienis. Nah itu, yang mau Bapak lakukan? Bapak dipecat Presiden saya yakin, karena apa? Karena anak-anak akan keracunan lagi,” tegas Irma.

Baca Juga: Program MBG Dongkrak UMKM Ikan di Tangsel, Karyawan Bertambah dan Mitra Nelayan Meningkat

Meski begitu, untuk bisa melakukan sertifikasi, Ia menekankan perlunya alokasi anggaran khusus agar Dinas Kesehatan dan BPOM dapat menjalankan tugas pengawasan. Dengan anggaran program MBG yang disebut “luar biasa besar”, Irma meminta aliran dana juga mencakup pembiayaan sertifikasi, bukan hanya menambah beban kerja instansi teknis.

“Tapi jangan tanggung jawabnya saja, duitnya juga dikasih. Jangan cuma kerjaan Kemenkes dan BPOM. Kan anggaran BGN luar biasa besar, harus mengalir lah untuk bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah diamanahkan presiden untuk anak-anak Indonesia,” kata Irma.