Saatnya Kuatkan Euro, Uni Eropa Didesak Manfaatkan 'Blunder' Trump

Uni Eropa diminta untuk bergerak cepat dalam memperkuat peran euro menyusul respons negatif investor terhadap dolar akibat sejumlah kebijakan kontroversial dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Gubernur Bank Sentral Prancis, Francois Villeroy de Galhau memperingatkan bahwa peluang yang dimiliki kawasan euro dapat segera tertutup jika tidak dimanfaatkan dengan cepat.

Baca Juga: Presiden Donald Trump Terang-Terangan Salahkan Partai Demokrat

“Kita harus bereaksi cepat. Jika tidak, ada risiko serius bahwa jendela peluang akan segera tertutup,” kata Villeroy, dilansir Jumat (3/10).

Uni Eropa menurutnya harus menetapkan tenggat waktu untuk merealisasikan reformasi penting menyusul kebijakan ekonomi yang penuh ketidakpastian di AS. Ia mengatakan kesempatan ini jangan sampai hilang  karena perbedaan pendapat dan birokrasi yang menghambat pengambilan keputusan.

Villeroy mengatakan peran euro di panggung global bisa meningkat jika lebih banyak perdagangan internasional menggunakan euro sebagai mata uang transaksi. Ia menyarankan untuk memanfaatkan negosiasi dagang dengan negara-negara yang terdampak proteksionisme seperti India, Swiss, dan Indonesia.

Bank Sentral Eropa (ECB) menurutnya memperluas ketersediaan jalur likuiditas euro bagi bank sentral di luar zona euro, mempercepat penerbitan mata uang digital, dan memperluas sistem pembayaran grosir agar menerima mata uang dari negara-negara seperti India, Swiss, Inggris, Kanada, dan Brasil.

Villeroy juga menyoroti kurangnya ketersediaan aset aman (safe asset) yang likuid dalam kawasan euro. Ia mengusulkan penggabungan utang supranasional dan transformasi sebagian utang negara anggota menjadi instrumen utang berdaulat yang sejati.

Baca Juga: Jerman Kritik Trump: AS Tak Lagi Patuhi Tatanan Global

Langkah lain yang dinilainya penting meliputi penguatan modal ventura, pembentukan kerangka pengawasan investasi, serta menciptakan rezim hukum dan regulasi baru yang dapat dipilih perusahaan untuk menggantikan rezim nasional yang terfragmentasi dan rumit di Uni Eropa.