KLH: Pemulihan Gambut dan Mangrove Jadi Kunci Hadapi Krisis Iklim

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menegaskan komitmennya menjaga dan memulihkan ekosistem lahan basah, khususnya gambut dan mangrove, sebagai strategi menghadapi krisis iklim sekaligus mencapai target net zero emission.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, mengatakan Indonesia memiliki sekitar 13,36 juta hektare lahan gambut dengan cadangan karbon 57 gigaton, menjadikannya salah satu penyerap karbon terbesar dunia.

Namun, lebih dari 3,3 juta hektare gambut mengalami kerusakan akibat drainase, konversi lahan, dan praktik pembukaan lahan dengan api. Data 2018–2023 menunjukkan 3,07 juta hektare mengalami perbaikan, 2,50 juta hektare menurun, sementara 18,72 juta hektare tetap stabil.

Baca Juga: KLH/BPLH Tindak 921 Perusahaan Pelanggar Lingkungan, Rp175,7 Miliar Masuk Kas Negara

“Keberhasilan pemulihan di dalam konsesi perlu diperluas ke luar konsesi. Tantangan terbesar justru ada di area yang tidak terikat kewajiban hukum, sehingga lebih rentan terhadap degradasi,” ujar Hanif dalam keterangan tertulis yang diterima, Sabtu (4/10/2025).

Sejak 2015, KLH/BPLH menjalankan Program Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG) di 332 desa. Program ini terbukti efektif menekan kebakaran lahan, dengan hanya tiga desa masih mengalami kebakaran berulang. DMPG menggunakan pendekatan berbasis masyarakat dengan strategi 3R — rewetting (pembasahan kembali), revegetation (revegetasi), dan revitalization (revitalisasi) — yang tidak hanya memulihkan ekosistem, tetapi juga membuka peluang ekonomi lokal.

Selain itu, Indonesia memiliki ekosistem mangrove terluas di dunia seluas 3,44 juta hektare, dengan 769 ribu hektare mengalami degradasi. Pemerintah telah memulihkan lebih dari 85 ribu hektare mangrove sejak 2020, ditambah kontribusi 14 ribu hektare dari program internasional dan CSR perusahaan.

Baca Juga: Atasi Krisis Lingkungan, KLH/BPLH Ajak Kolaborasi Tokoh Agama Dan Masyarakat

Untuk mempercepat pemulihan, pemerintah meluncurkan Program Desa Mandiri Peduli Mangrove (DMPM) yang menempatkan masyarakat pesisir sebagai garda depan, sekaligus menyiapkan peta jalan, regulasi, dan inventarisasi lokasi prioritas.

Hanif menekankan pentingnya kolaborasi pentahelix — pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan media — sebagai fondasi pemulihan. “Investasi dalam pemulihan bukan hanya menjaga lingkungan, tetapi juga mengurangi risiko bisnis, memperkuat ekonomi lokal, dan membuka akses menuju sertifikasi karbon,” tegasnya.

Sebagai langkah konkret, KLH/BPLH akan menjalin kerja sama dengan sektor swasta di 1.450 desa dan dengan pemerintah daerah di 904 desa wilayah prioritas. Kolaborasi ini bertujuan memperluas dampak pemulihan melalui sinergi lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat.

Baca Juga: KLH Tegaskan Pengawasan Limbah di Kawasan Industri Bekasi

Pemerintah juga akan memberikan sertifikat pemulihan ekosistem kepada perusahaan yang berkolaborasi. Sertifikat ini menjadi pengakuan kontribusi terhadap target net zero emission sekaligus membuka peluang dalam pasar karbon global.

“Forum ini akan memberikan gambaran detail. Mudah-mudahan setelah forum ini akan disusun langkah-langkah operasional. Jadi setiap petak dari gambut itu sudah dirumuskan berapa biaya kemudian seperti apa pelaksanaannya. Tentu operasionalnya kita harus siapin biaya yang dibutuhkan,” jelas Hanif.