Efisien dan Transparan, Pilkades di Jawa Barat Siap Beralih ke Sistem Digital

Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menyiapkan langkah besar dalam sejarah demokrasi tingkat desa. Setelah melalui kajian panjang, Pilkades (Pemilihan Kepala Desa) di sejumlah daerah Jawa Barat rencananya akan digelar secara digital mulai Desember 2025.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDesa) Jawa Barat, Ade Afriandi, menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari gagasan Gubernur Jawa Barat yang ingin menghadirkan Pilkades yang lebih efisien, transparan, dan inklusif.

“Pak Gubernur menyampaikan gagasan agar Pilkades di Jawa Barat bisa dilakukan secara digital. Ini agar prosesnya efisien, akuntabel, dan menjangkau semua pemilih, termasuk pekerja migran di luar negeri,” ujar Ade Afriandi di Bandung, Selasa (7/10/2025).

Baca Juga: Lapor Masalah Pulang Bawa Solusi, Warga Jabar Padati Bale Panaggeuhan di Gedung Sate

Menurutnya, dari hasil pendataan, terdapat 538 kepala desa di tujuh kabupaten yang masa jabatannya akan berakhir pada 2026. Kabupaten dengan jumlah terbanyak adalah Indramayu sebanyak 139 desa, disusul Kabupaten Bekasi, Karawang, Cianjur, dan Ciamis.

Tahapan Pilkades akan dimulai enam bulan sebelum masa jabatan berakhir, sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri tentang pemilihan kepala desa. Karena itu, beberapa daerah seperti Indramayu dan Karawang akan menjadi wilayah pertama yang menguji coba Pilkades digital.

Ade menegaskan, alasan utama penggunaan sistem digital bukan semata soal modernisasi, tetapi karena efisiensi anggaran dan peningkatan literasi digital masyarakat desa.

"Kalau Pilkades digital, masyarakat tak perlu libur panjang atau antre di TPS. Bahkan pekerja migran bisa ikut memilih dari tempatnya bekerja,” jelasnya.

Namun, penerapan sistem digital ini juga menghadapi tantangan besar, mulai dari keterbatasan akses internet di wilayah pelosok, rendahnya literasi digital masyarakat usia tua, hingga isu keamanan data dan potensi buzzer politik.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, DPMDesa Jabar tengah menggandeng pihak ketiga yang memiliki sistem dan sertifikasi keamanan data berstandar ISO. Pemerintah provinsi tidak akan membangun aplikasi baru, melainkan menyewa sistem yang sudah eksis agar lebih efisien dan tidak membebani anggaran daerah.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga telah mempelajari praktik serupa yang pernah dilakukan di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, pada 2023. Hasilnya menunjukkan bahwa Pilkades digital dapat diterapkan dengan baik, asalkan basis data pemilih diperbarui dan sistemnya diawasi dengan ketat.

“Boyolali jadi referensi penting bagi kami. Mereka melaksanakan Pilkades digital se-kabupaten dan dari sana kami belajar soal tantangan teknis, terutama pembaruan data pemilih,” ujar Ade.

Pilkades digital di Jawa Barat akan dimulai dengan pilot project di Indramayu dan Karawang pada Desember 2025, dengan pelantikan kepala desa definitif direncanakan pada Februari 2026.

Sementara itu, kabupaten lain seperti Cianjur, Bekasi, dan Ciamis akan menyusul dengan sistem serupa pada pertengahan 2026.

Meski kesiapan di tingkat daerah sudah tinggi, pelaksanaan Pilkades digital masih menunggu peraturan pemerintah (PP) turunan dari Undang-Undang Desa yang baru, yang hingga kini belum diterbitkan. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebelumnya telah mengeluarkan edaran untuk menunda pelaksanaan Pilkades sambil menunggu regulasi tersebut.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Bangun Solidaritas ASN: Dari Posko Pengaduan hingga Donasi untuk Warga Jabar

“Kami berharap ada kejelasan dari pusat agar Pilkades, baik manual maupun digital, bisa dilaksanakan tepat waktu. Karena menunggu terlalu lama juga berdampak pada pelayanan publik di desa,” ungkapnya.

Jika berjalan sesuai rencana, Pilkades digital akan menjadi lompatan besar demokrasi lokal di Indonesia. Selain memudahkan partisipasi pemilih, sistem ini juga membuka peluang bagi Jawa Barat menjadi provinsi pertama yang melaksanakan Pilkades digital secara masif.

“Kami tidak hanya bicara inovasi, tapi juga efisiensi dan integritas. Pilkades digital adalah bagian dari transformasi tata kelola pemerintahan desa menuju era digital,” pungkasnya.